Sumenep -, Dikabarkan bahwa sejak Selasa kemarin, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bercokol di Mapolres Sumenep, dan hingga saat ini masih belum diketahui pasti, apa yang tengah dikerjakan.
Merespon hal tersebut, lembaga anti rasuah tentunya selama ini dinilai memiliki sepak terjang yang sangat berbobot, yaitu diumpamakan olahraga tinju, sekali uppercut maka lawan akan KO.
” apa yang tengah mereka kerjakan ya, yang jelas KPK tidak hanya sekedar menyasar Kepala Desa saja dong, minimal didugaan bancakan program upland juga dilirik, karena itu merupakan program APBN yang harusnya juga turut diusut pelaksanaannya “, ungkap Handoko, Aktifis Anti Korupsi Madura.
Lebih lanjut Handoko mengungkapkan bahwa program Upland Kementan yang digelontorkan ke Kabupaten Sumenep ini fokusnya di bantuan bibit bawang bawang merah, dan nilainya sangat fantastis jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur, yaitu anggaran dana yang totalnya sebesar Rp52.874.640.000,00. Sejak tahun 2021 lalu, melalui proses Perjanjian Hibah Daerah (PHD).
” anggaran yang sangat fantastis, realitanya semuanya hanya sekedar formalitas saja, baik pelaksanaannya, proses lanjutannya yang menggambarkan seolah-olah program upland sukses juga disetting sedemikian rupa, bahkan terakhir dikemas dengan ekspor bawang goreng, coba diselidiki, apa dibalik itu semua yang sebenarnya “, jelasnya.
Handoko menambahkan bahwa harusnya program upland yang diterima oleh Kabupaten Sumenep juga diselidiki oleh KPK, karena kala itu menteri pertaniannya adalah SYL. Selain itu program Upland di Sumenep ini merupakan hibah bantuan bibit kepada petani komoditas bawang merah.
Dirinya mengilustrasikan, Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep pada awal tahun 2023 lalu menggelar panen raya bawang di Kecamatan Rubaru, bibit bawang yang diberikan kepada Kelompok Tani berasal dari daerah jawa dan kondisinya busuk, sehingga hasil panen para petani yang memang berasal dari modal pribadinya, semuanya dibeli secara instan oleh orang dinas, dan diklaim panennya merupakan hasil dari program upland, yang intinya waktu itu panen raya yang diklaim merupakan hasil dari program upland, faktanya adalah hasil dari bibit bawang merah non bantuan pemerintah.
” diselidiki saja, buktikan petani bawang merah Sumenep sudah sejahtera apa belum, publik jangan mudah percaya dengan bungkus seremonial saja, dan inilah ranah KPK untuk membuktikan, anggaran negara sudah sesuai sasaran apa tidak, atau jangan-jangan dinikmati golongan tertentu saja “, pungkasnya.(Sulis)
