Sumenep-, Ditengah gegap gempita perayaan hari raya Idul Adha 1445 Hijriyah/2024 Masehi, penyaluran hewan kurban dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep ternodai, oleh oknum yang diduga mengaku sebagai orang Bupati Sumenep dengan inisial S.
” sudah 2 tahun terakhir lembaga kami mengajukan guna memperoleh saluran hewan kurban yang dihimpun oleh Pemkab Sumenep, namun tidak pernah dapat, dan ditahun ini kami kembali sangat dikecewakan atas ulah oknum yang mengaku orang Bupati Sumenep, yang tercatat memperoleh 3 ekor Sapi melalui Dinas Sosial “, ungkap R-A, tokoh agama di Kecamatan Kota Sumenep.
R-A juga sangat menyayangkan jika hal tersebut benar adanya, karena menurutnya selain pihaknya, banyak pihak lainnya yang juga turut mengajukan ke Pemkab Sumenep, dan selalu menantikan penyaluran hewan kurban yng dihimpun melalui DINAS SOSIAL.
” selain kami, banyak yang mengajukan dan berharap memperoleh hewan kurban yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, akan tetapi jika memang karena ada intervensi internal, maka mulai tahun depan ditolak saja pengajuan lembaga-lembaga masyarakat, agar tidak ada yang dikecewakan disetiap tahunnya “,ucapnya.
Sementara itu ketika dihubungi, Kepala DINAS SOSIAL Kabupaten Sumenep, Mustangin, membenarkan hal tersebut, dan menyebutkan bahwa inisial S tersebut mengaku orang Bapak Bupati dan memang benar adanya telah melakukan pengajuan serta memperoleh 3 ekor sapi.
” iya benar, S mengaku orang Bupati Sumenep dan terdata sebagai penerima 3 ekor sapi, melalui pengajuannya sebelumnya “, terang Mustangin.
Menanggapi hal tersebut, Syaiful Rahman, pemerhati kebijakan publik, mengaku sangat miris jika apa yang menjadi keluhan masyarakat benar adanya, karena menurutnya dalam konteks hewan kurban yang dihimpun oleh DINAS SOSIAL Kabupaten Sumenep, OPD terkait sifatnya hanya menyalurkan atas apa yang diberikan oleh para donatur yang notabene merupakan perangkat daerah yang lain dan sejumlah mitra intens pemerintah daerah, jadi menurutnya hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat memalukan.
” DINAS SOSIAL itu hanya lembaga penyalur yang merupakan perangkat pemerintah daerah, jadi mungkin saja biaya untuk membeli puluhan hewan kurban tersebut pun sumber dananya tidak jelas atau tidak mungkin dibebankan ke APBD, eh ini malah ada oknum yang ngaku orang Bupati Sumenep lagi, kan sangat tidak etis, kecuali puluhan hewan kurban tersebut milik Bupati secarq pribadi, maka terserah dan bahkan jika mau dimakan semua, silahkan saja asalkan mampu”, singgung Syaiful Rahman.
Syaiful juga menerangkan, bahwa secara aturan ada beberapa persyaratan, dimana para pihak dapat memperoleh penyaluran hewan kurban tersebut, dan bahkan mungkin saja disebutkan dalam agama Islam, ada 3 golongan yang berhak memperoleh hewan atau daging kurban, yaitu :
- Orang yang berkurban (Shohibul qurban)
Golongan pertama orang yang berhak menerima daging kurban adalah orang yang berkurban itu sendiri atau shohibul qurban.
Dalam hal ini, orang tersebut berhak mendapatkan 1/3 daging dari hewan yang dikurbankan.
- Fakir miskin Selanjutnya, fakir miskin adalah golongan orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Sebab, salah satu tujuan berkurban adalah untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Sama seperti orang yang berkurban, fakir miskin juga berhak mendapatkan jatah 1/3 daging kurban.
- Kelompok selain orang yang berkurban dan fakir miskin Adapun bila kedua kelompok di atas sudah mendapatkan daging kurban, maka daging kurban boleh dibagikan kepada orang-orang yang berkecukupan.
” diatas sudah jelas, jadi selain yang berhak secara hukum agama Islam, pembagiannya pun harus proporsional dan sama rata, lah ini selain sapi kurbannya bukan milik Bupati Sumenep secara pribadi, oknum yang mengaku orang Bupati ini malah dengan seenaknya mendapatkan 3 ekor Sapi kurban, parah kan “, pungkasnya.(Redaksi)
