Jakarta – Isu peserta JKN nonaktif menjadi perhatian utama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri serah terima jabatan Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Di hadapan Dirut baru Prihati Pujowaskito, Cak Imin menekankan pentingnya strategi reaktivasi kepesertaan yang lebih mudah, terarah, dan progresif demi menjaga cakupan Jaminan Kesehatan Nasional tetap optimal.
Dikutip dari Liputan6.com, Prihati Pujowaskito resmi menggantikan Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Penandatanganan surat serah terima jabatan dilakukan pada Jumat, 20 Februari 2026, di Jakarta.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Cak Imin serta sejumlah menteri, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemenko PM RI, Cak Imin menyampaikan bahwa cakupan JKN saat ini telah mencapai angka tinggi dan perlu dipertahankan.
Namun, perhatian khusus harus diberikan kepada peserta yang tidak aktif maupun belum terdaftar.
“Cakupan JKN saat ini sudah sangat tinggi dan harus kita pertahankan. Dan peserta-peserta yang nonaktif dan tidak terdaftar harus terus kita tingkatkan keterlibatannya,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, kondisi peserta yang tidak aktif dapat menjadi indikator adanya masyarakat yang kesulitan membayar iuran.
Negara, kata dia, harus hadir membantu kelompok tersebut agar tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan finansial wajib memastikan kewajibannya membayar iuran terpenuhi.
Selain itu, pemerataan pelayanan menjadi perhatian agar peserta di desa memperoleh kualitas layanan yang sama dengan peserta di kota.
Cak Imin kemudian memaparkan tiga poin penting terkait penguatan kepesertaan aktif JKN.
Pertama, strategi reaktivasi peserta JKN nonaktif harus dirancang secara terarah, mudah, dan progresif.
Kedua, pengelolaan operasional BPJS Kesehatan perlu berjalan efisien dengan dukungan layanan digital yang berkualitas tanpa menimbulkan kesenjangan antarwilayah.
Ketiga, pengendalian biaya pelayanan serta kepastian pembayaran klaim tepat waktu harus menjadi prioritas.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan bertujuan menjaga daya masyarakat agar tidak hilang akibat risiko kesehatan.
Menurutnya, layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam mengaksesnya.
Sementara itu, penunjukan Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan periode 2026–2031 dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan per 19 Februari 2026.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah, mengutip Antara, menyatakan bahwa penetapan tersebut merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Prihati Pujowaskito merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan subspesialisasi kardiologi intensif serta kegawatan kardiovaskular. Ia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.
Lahir di Solo pada 29 Maret 1967, masa kecilnya dihabiskan di Madiun dan Sukoharjo. Pendidikan kedokterannya ditempuh di Fakultas Kedokteran UNS Surakarta dan lulus pada 1994.
Ia kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan menyelesaikannya pada 2007.
Prihati juga meraih gelar magister manajemen rumah sakit pada 2015 dan gelar doktor di bidang hukum kesehatan pada 2021.
Kariernya di dunia kedokteran militer dimulai sebagai dokter komando pasukan khusus pada periode 1990–2000.
Ia pernah bertugas di RS TNI AD Dustira Cimahi dan menjabat Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto Jakarta periode 2018–2021.
Selain itu, ia aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Unjani Cimahi dan menjabat Dekan Fakultas Militer Universitas Pertahanan RI periode 2023–2025. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Perkumpulan Kedokteran Militer (Perdokmil).
Dengan kepemimpinan baru ini, perhatian terhadap peserta JKN nonaktif serta penguatan tata kelola BPJS Kesehatan menjadi bagian dari agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
Belum ada komentar