Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) pada Jumat (30/1/2026). Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama para rektor sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa.
Melalui skema ini, pengelolaan bantuan terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilakukan langsung antara Pemkot Surabaya dan pihak kampus, sehingga bantuan pendidikan dapat tersalurkan tepat kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.
Mahasiswa PTS Jadi Perhatian
Hasil evaluasi menunjukkan banyak mahasiswa berprestasi yang tidak diterima di PTN dan melanjutkan pendidikan di PTS. Saat ini sekitar 10.000 mahasiswa PTS mengalami kesulitan membayar kuliah, bahkan terancam drop out karena tunggakan biaya.
Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok keluarga dari desil ekonomi 1 sampai 5 cukup banyak berada di PTS, sehingga kebijakan baru difokuskan agar mereka tetap dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Satu Sarjana Satu Keluarga Miskin
Program ini menegaskan prinsip satu sarjana untuk satu keluarga miskin. Jika satu anggota keluarga telah lulus, bantuan berikutnya dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, dengan tujuan memperluas manfaat pendidikan.
Evaluasi Jalur Masuk Beasiswa
Pemkot menemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan jalur prestasi dan praktik di lapangan, termasuk penerima yang masuk melalui jalur mandiri. Mahasiswa yang terbukti tidak mampu tetap akan dibantu pembiayaannya, namun mekanisme dan besarannya disesuaikan bersama pihak kampus.
Ditemukan pula manipulasi data penghasilan orang tua dalam pengisian formulir, baik di sistem Pemkot maupun kampus, yang menyebabkan besaran UKT tidak proporsional.
Transparansi dan Perbaikan Sistem
Tahun 2025 terdapat 5.168 penerima beasiswa, dengan 880 mahasiswa berasal dari jalur mandiri. Ke depan, jalur prestasi ditegaskan sebagai jalur utama penerima beasiswa, sementara jalur mandiri tidak lagi menjadi dasar pemberian bantuan.
Mahasiswa yang telah terlanjur masuk dan terbukti tidak mampu tetap dijamin pembiayaannya hingga lulus, disertai kewajiban menjaga kejujuran data.
Pendidikan Gratis dan Tepat Sasaran
MoU ini menjadi simbol kolaborasi erat antara Pemkot Surabaya dan perguruan tinggi untuk memastikan pendidikan tinggi bagi mahasiswa Surabaya berjalan adil, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata.
Pemkot menegaskan perbaikan sistem beasiswa dilakukan agar manfaatnya menjangkau lebih banyak warga kurang mampu dan mendukung mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga siap bekerja.
Belum ada komentar