Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla yang digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengungkapkan bahwa kondisi iklim tahun ini berpotensi lebih kering dibandingkan normal. Ia menjelaskan bahwa musim kemarau diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama.
Menurutnya, saat ini fenomena ENSO masih berada pada fase netral. Namun, pada semester kedua 2026 diprediksi akan berkembang menuju El Nino lemah hingga moderat dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen.
Ia menegaskan bahwa kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena berbeda. Namun, jika keduanya terjadi bersamaan, maka curah hujan akan semakin berkurang dan kondisi menjadi lebih kering.
Data BMKG mencatat hingga awal April 2026, jumlah titik panas di Indonesia mencapai 1.601 titik. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Potensi karhutla diperkirakan mulai meningkat di wilayah Riau pada Juni, kemudian meluas ke Jambi dan Sumatera Selatan. Selanjutnya, risiko kebakaran akan bergeser ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan pada periode Juli hingga Agustus.
Sebagai langkah mitigasi, BMKG terus memperkuat upaya preventif melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan metode pembasahan lahan atau rewetting. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar.
Strategi BMKG juga mencakup pemantauan iklim secara berkala, penggunaan sistem Fire Danger Rating System (FDRS) untuk memetakan tingkat kerawanan, serta pemantauan hotspot dan sebaran asap. Selain itu, BMKG juga melakukan prediksi pertumbuhan awan hujan untuk mendukung intervensi di lapangan.
Saat ini, operasi modifikasi cuaca telah dilakukan di sejumlah wilayah prioritas dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di Riau, operasi sejak 28 Maret hingga 11 April 2026 berhasil meningkatkan curah hujan secara signifikan.
Sementara itu, operasi di Natuna pada awal April juga menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan intensitas hujan.
BMKG juga menegaskan bahwa upaya pengendalian karhutla merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, sehingga diperlukan sinergi kuat lintas sektor.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa luas lahan terbakar hingga Februari 2026 telah mencapai lebih dari 32 ribu hektare, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih serius dari seluruh pihak, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga sektor pertanian, perkebunan, hingga kualitas udara.
Melalui Rakornas ini, pemerintah menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan data berbasis sains, serta optimalisasi strategi mitigasi untuk menekan potensi karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2026.
Belum ada komentar