Kementerian Keuangan menggelar sidang aduan melalui kanal debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat, 6 Februari 2026. Sidang ini menghadirkan pihak pelapor serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait guna membahas dan menuntaskan berbagai kendala perizinan yang disampaikan pelaku usaha.
Sidang debottlenecking menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti hambatan yang dihadapi dunia usaha, khususnya yang berpotensi menghambat investasi dan kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan setiap aduan mendapatkan pembahasan yang terarah dan solusi yang konkret.
Pembahasan Kendala Perizinan Apotek UMKM
Agenda awal sidang membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). Dalam penyampaiannya, GAPAI menyoroti berbagai kendala dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), serta izin operasional apotek yang dinilai masih memberatkan bagi pelaku usaha berskala UMKM.
Keluhan tersebut mencakup kompleksitas proses administrasi, ketidakpastian waktu penyelesaian, serta perbedaan biaya yang muncul dalam pengurusan perizinan. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat keberlangsungan dan pengembangan usaha apotek independen di berbagai daerah.
Kesepakatan untuk Kemudahan Berusaha
Melalui pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sidang debottlenecking menghasilkan sejumlah kesepakatan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi apotek UMKM. Salah satu poin utama adalah penambahan fitur pemutakhiran data pada sistem perizinan, sehingga proses perpanjangan izin apotek dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efisien.
Selain itu, disepakati pula penetapan standar harga dan standar waktu penyelesaian Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Penetapan standar tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian, transparansi, serta proses perizinan yang lebih ramah bagi pelaku usaha apotek berskala kecil dan menengah.
Dukungan Regulasi Program Bioethanol
Agenda berikutnya dalam sidang membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha guna mendukung implementasi program Bioethanol. Pembahasan ini menyoroti perlunya penyesuaian regulasi agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.
Kementerian dan lembaga terkait menyepakati langkah-langkah penyesuaian regulasi yang diperlukan, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Perkembangan Laporan Kanal Debottlenecking
Berdasarkan laporan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, hingga 6 Februari 2026 Satgas P2SP telah menerima total 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 laporan masih dalam proses penanganan, empat laporan telah diselesaikan, sementara 12 laporan lainnya dikembalikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan dan pelengkapan dokumen.
Upaya Perbaikan Iklim Investasi
Melalui pelaksanaan sidang debottlenecking secara berkelanjutan, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan struktural yang dihadapi pelaku usaha.
Dengan penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, diharapkan berbagai permasalahan perizinan dan regulasi dapat ditangani secara lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
Belum ada komentar