Wellington, Selandia Baru – Komitmen peningkatan kapasitas aparatur pengelola perbatasan kembali ditegaskan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melalui keikutsertaan dalam pembukaan New Zealand English Language Training for Officials (NZELTO) Intake 62.
Program pelatihan internasional tersebut resmi dibuka di Wellington pada Senin (2/2/2026) dengan melibatkan peserta dari sejumlah negara di kawasan Asia.
Kegiatan pembukaan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Selandia Baru dan institusi akademik yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Pip Climo hadir mewakili Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru. Gary Ward turut mewakili Kāpuhipuhi Wellington Uni-Professional, sementara Angela Joe hadir dari Victoria University of Wellington sebagai lembaga pelaksana program NZELTO.
Selain perwakilan penyelenggara, acara ini juga diikuti oleh unsur diplomatik dari lima negara peserta, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wellington.
Kehadiran berbagai perwakilan negara tersebut menunjukkan dimensi kerja sama internasional yang melekat dalam program pelatihan ini.
Program Beasiswa Manaaki New Zealand
NZELTO merupakan bagian dari Manaaki New Zealand Scholarship yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru bersama Education New Zealand. Pelaksanaan teknis program dilakukan oleh English Language Institute di Victoria University of Wellington.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi bahasa Inggris profesional bagi pejabat pemerintah dari berbagai negara Asia.
Materi pembelajaran disusun dalam format formal maupun informal guna mendukung kemampuan komunikasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan interaksi internasional.
Pada Intake 62, sebanyak 47 pejabat pemerintah dari Indonesia, Laos, Timor-Leste, Kamboja, dan Vietnam mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung di Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington. Para peserta akan menjalani proses pembelajaran hingga Mei 2026.
Partisipasi Indonesia dalam Intake 62
Indonesia mengirimkan 12 perwakilan yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Selain BNPP RI, peserta Indonesia berasal dari Kementerian Dalam Negeri, BSSN, BIG, KKP, Kementerian Keuangan, Barantin, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Keterlibatan lintas instansi tersebut mencerminkan upaya bersama dalam memperkuat kapasitas aparatur negara, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan wilayah perbatasan yang semakin kompleks.
Pendalaman Isu Keamanan Internasional
Di samping penguatan kemampuan bahasa Inggris, pelatihan ini juga memberikan ruang pembahasan mengenai isu-isu strategis global. Pada pelaksanaan kali ini, fokus diskusi diarahkan pada tren keamanan internasional yang dinilai memiliki relevansi langsung terhadap dinamika pengelolaan perbatasan negara.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta dalam memahami keterkaitan antara stabilitas kawasan, kerja sama internasional, serta tantangan keamanan yang memengaruhi tata kelola perbatasan.
Harapan BNPP terhadap Dampak Pelatihan
Perwakilan BNPP RI, Viny Yuliana, menyampaikan bahwa partisipasi dalam NZELTO menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas analisis kebijakan di bidang perbatasan. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dalam merespons isu keamanan dan kerja sama internasional.
Menurutnya, keikutsertaan BNPP dalam program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan perbatasan dan stabilitas kawasan.
Viny juga menyebutkan bahwa keterlibatan dalam forum internasional ini merupakan bentuk kehadiran aktif Indonesia dalam pengembangan kapasitas aparatur negara.
Program tersebut membuka kesempatan bagi pegawai untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kompetensi individu sebagai pengelola perbatasan.
Pelaksanaan Hingga Mei 2026
Seluruh rangkaian kegiatan NZELTO Intake 62 dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru melalui skema beasiswa yang telah ditetapkan. Program ini akan berlangsung hingga Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Melalui partisipasi dalam program ini, diharapkan peningkatan kompetensi individu aparatur dapat berjalan seiring dengan penguatan peran kelembagaan dalam mengelola kawasan perbatasan secara profesional, adaptif, serta berdaya saing global.







Belum ada komentar