Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB Surabaya merespons cepat video dugaan perundungan anak yang beredar di media sosial. Saat ini, pendampingan psikologis dan proses hukum telah dilakukan terhadap korban.
Kepala DP3APPKB Surabaya, Ida Widayati, menyampaikan laporan resmi diterima dari Kelurahan Tambakrejo pada awal Januari 2026. Menindaklanjuti laporan itu, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) langsung melakukan respons.
Pendampingan Psikologis untuk Korban dan Terduga Pelaku
Sejak 5 Januari 2026, pendampingan psikologis awal diberikan kepada korban berinisial CA serta delapan anak yang menjadi terduga pelaku.
Sebelumnya, mediasi sempat dilakukan oleh pihak kelurahan, perangkat RW, dan Bimaspol. Namun, karena tidak tercapai kesepakatan, orang tua korban memilih menempuh jalur hukum.
Proses Hukum dan Pemeriksaan Medis
Laporan polisi tercatat pada 1 Januari 2026 di Polsek Simokerto. Korban juga telah menjalani visum di RSUD dr. Soewandhi sebagai bagian dari penyelidikan.
Korban dilaporkan mengalami gangguan tidur akibat trauma. Pendampingan lanjutan dilakukan psikolog klinis, dan korban kemudian dirujuk ke psikiater di National Hospital.
Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami depresi dan membutuhkan penanganan medis agar dapat beristirahat dengan baik.
Pemantauan dan Perlindungan Anak
Hingga 30 Januari 2026, UPTD PPA bersama tim Wahana Visi melakukan pemantauan lanjutan. Pemkot Surabaya berkomitmen mendampingi seluruh pihak sesuai ketentuan hukum peradilan anak.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial
Masyarakat diminta tidak menyebarluaskan video yang menampilkan wajah anak-anak yang terlibat, baik korban maupun terduga pelaku, karena semuanya masih di bawah umur.
Warga juga diimbau segera melapor apabila mengetahui tindakan kekerasan atau perundungan melalui layanan Command Center 112.
Pemkot Surabaya terus berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait untuk memastikan perlindungan terbaik bagi anak-anak.
Belum ada komentar