Kota Surabaya terus memperkuat perannya sebagai kota sejarah dan peradaban dengan mendorong tata kelola seni budaya yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Upaya ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari Heri Lentho, Founder Komunitas Surabaya Juang.
Menurutnya, Surabaya memiliki potensi besar dalam pengembangan seni budaya. Namun, diperlukan penguatan komunikasi antara seniman, lembaga kesenian, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan.
Heri mengibaratkan peran ketiga elemen tersebut seperti hubungan antara pasien, dokter, dan apotek. Seniman berperan sebagai “pasien” yang memiliki kebutuhan kreatif, Dewan Kesenian sebagai “dokter” yang melakukan diagnosis, sementara pemerintah berperan sebagai “apotek” yang menyediakan dukungan dan fasilitas.
Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, ia mengusulkan adanya “Ruang Diagnostik Bersama”. Ruang ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah yang mempertemukan kebutuhan seniman dengan arah kebijakan strategis serta dukungan pemerintah.
Menurut Heri, Pemerintah Kota Surabaya memiliki kapasitas besar sebagai fasilitator. Jika dikombinasikan dengan diagnosis yang tepat dari Dewan Kesenian, maka seni budaya dapat berkembang menjadi bagian penting dalam ruang publik.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan ko-kreasi dalam penyusunan kebijakan. Dalam konsep ini, pemerintah tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi melibatkan pelaku seni sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk birokrasi, melainkan hasil pemahaman bersama yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dalam satu arah yang harmonis.
Sebagai langkah konkret, Heri mengusulkan pembentukan Forum Triadik Kebudayaan. Forum ini dirancang sebagai ruang pertemuan berkala berbasis data dan riset untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam pengembangan kebudayaan di Surabaya.
Melalui forum tersebut, kebutuhan riil seniman dapat dipetakan dengan lebih akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan kebudayaan yang berkelanjutan.
Heri optimistis, dengan semangat kolaborasi ini, Surabaya dapat naik kelas dari sekadar kota penyelenggara kegiatan seni menjadi kota yang benar-benar “menghidupi” kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
Menurutnya, ketika pemerintah berperan sebagai fasilitator yang responsif dan seniman ditempatkan sebagai subjek pembangunan, maka yang tercipta bukan hanya program rutin, melainkan ekosistem budaya yang sehat dan peradaban kota yang kuat.
Belum ada komentar