Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
Ia menilai, capaian makro berupa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencerminkan kondisi riil sektor pendidikan di lapangan.
IPM Jawa Timur tercatat mencapai 76,13 atau naik 0,78 poin dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Suli Da’im menilai peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurutnya, indikator pendidikan justru menunjukkan tren penurunan. Tingkat literasi membaca hanya mencapai 49,89 persen dari target 59,94 persen, bahkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, capaian numerasi dinilai stagnan.
“Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses pembelajaran,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka anak usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET) yang mencapai 16,7 persen. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Jawa Timur.
Menurutnya, situasi tersebut menjadi peringatan serius terkait potensi hilangnya bonus demografi jika tidak ada intervensi kebijakan yang tepat, terutama di sektor pendidikan menengah.
Suli Da’im juga menilai persoalan pendidikan tidak hanya terletak pada capaian akademik, tetapi juga pada aspek tata kelola. Ia menyinggung adanya aksi demonstrasi siswa dan guru di Ponorogo terkait penempatan kepala sekolah.
Menurutnya, kejadian tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem penunjukan kepala sekolah di lingkungan SMA/SMK.
Ia menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala sekolah harus berbasis merit, bukan kepentingan tertentu. Kualitas kepemimpinan dinilai sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan akses pelatihan bagi guru, terutama di sekolah swasta dan madrasah. Menurutnya, perbedaan perhatian terhadap peningkatan kapasitas guru berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
Tak hanya itu, perhatian terhadap pendidikan inklusi juga dinilai masih lemah. Ia menyoroti belum adanya data presisi terkait anak berkebutuhan khusus (ABK) yang terintegrasi dengan data nasional.
Hal ini dinilai menjadi kendala dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Suli Da’im menilai kebijakan pendidikan di Jawa Timur masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik, seperti gedung dan fasilitas. Sementara itu, aspek kualitas pembelajaran, metode pengajaran, dan kompetensi guru belum menjadi prioritas utama.
Ia menilai pendekatan tersebut perlu segera dikoreksi agar pembangunan pendidikan lebih menyentuh substansi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK dan pendidikan inklusi.
Menurutnya, LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga momentum untuk melakukan perbaikan kebijakan secara menyeluruh.
“IPM tidak boleh dijadikan alat pembenaran. Di balik angka itu, masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak,” pungkasnya.
Belum ada komentar