Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan kesiapan penuh Kementerian Perhubungan dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. Kesiapan tersebut ditegaskan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI yang digelar pada Kamis (5/2) di Kantor Kemenhub, Jakarta.
Pemeriksaan BPK sebagai Instrumen Tata Kelola
Menhub Dudy menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, proses audit memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
“Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Menhub Dudy.
Target Pertahankan Opini WTP
Dalam kesempatan tersebut, Menhub Dudy berharap Kemenhub dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2024, Kemenhub secara konsisten berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Menurut Menhub, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran di lingkungan Kemenhub dan menjadi tanggung jawab besar yang harus terus dijaga dalam setiap pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya,” tutur Menhub Dudy.
Realisasi Anggaran dan Pendapatan 2025
Dari sisi kinerja keuangan, Menhub Dudy memaparkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 telah mencapai 88,88 persen. Angka tersebut setara dengan Rp28,68 triliun dari total pagu efektif sebesar Rp32,27 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan Kemenhub pada tahun yang sama juga menunjukkan kinerja positif. Pendapatan berhasil melampaui target yang ditetapkan, yakni mencapai 125,25 persen atau setara dengan Rp14,07 triliun.
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Menhub menegaskan bahwa Kemenhub berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. Hingga Semester I Tahun 2025, tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29 persen.
Angka tersebut dinilai berada di atas rata-rata nasional dan mencerminkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Instruksi Administrasi dan Digitalisasi
Dalam menghadapi pemeriksaan tahun ini, Menhub Dudy menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk menerapkan administrasi yang tertib serta memperkuat digitalisasi dokumen. Selain itu, seluruh unit kerja diminta untuk melengkapi permintaan data dan membangun komunikasi yang efektif dengan tim pemeriksa.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan kementerian.
“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan ini, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI,” tegas Menhub Dudy.
Apresiasi dari Pimpinan BPK RI
Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Kemenhub. Ia menyebut bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil pemeriksaan yang dinilai sangat baik dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.
Nyoman menjelaskan bahwa Kemenhub memegang rekor pemeriksaan dengan cakupan sampling audit yang paling banyak di BPK, yakni selalu di atas 70 persen, disertai pendalaman materi yang menyeluruh.
“Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK, selalu di atas 70 persen dan juga dengan pendalaman materi. Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK,” jelas Nyoman.
Cakupan Pemeriksaan dan Harapan ke Depan
Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK terhadap Kemenhub mencakup berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua. Cakupan tersebut menunjukkan luasnya peran Kemenhub dalam pembangunan nasional.
Melalui pemeriksaan ini, BPK berharap kontribusi Kemenhub terhadap pembangunan nasional dapat terus meningkat seiring dengan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan.
Kegiatan Entry Meeting ini turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono, serta para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub dan BPK
Belum ada komentar