Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa manajemen data yang kuat menjadi fondasi utama dalam melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan artifisial (AI) yang keliru, bias, atau bahkan disusupi manipulasi melalui praktik data poisoning.
Pernyataan tersebut disampaikan Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/02/2026), yang menyoroti pentingnya tata kelola data nasional di tengah percepatan adopsi Kecerdasan Artifisial di berbagai sektor.
Risiko Data Poisoning dan Dampaknya ke Publik
Nezar mengingatkan bahwa sistem AI sangat bergantung pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih, tidak terstandar, atau telah dimanipulasi berisiko menghasilkan keputusan otomatis yang menyimpang dan merugikan masyarakat, termasuk potensi penyalahgunaan data pribadi.
“Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan pada hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan penting. Dan karena itu saya mengajak untuk kita semua fokus pada tiga aspek,” ujar Wamen Nezar dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/02/2026).
Ia menekankan bahwa ancaman data poisoning bukan sekadar isu teknis, melainkan dapat berdampak langsung pada publik ketika sistem AI digunakan dalam layanan publik, sektor keuangan, maupun pengambilan keputusan berbasis algoritma.
“AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegasnya.
Regulasi Adaptif dan Perlindungan Kedaulatan Digital
Selain kualitas dataset, Nezar juga menekankan perlunya Regulasi Digital yang adaptif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi dan dorongan inovasi agar Indonesia tetap kompetitif dalam pengembangan teknologi AI.
“Regulasi kita harus adaptif, harus cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita mencoba memberikan proteksi tapi kita tidak menghambat inovasi-inovasi. Jadi kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital kita,” jelasnya.
Pernyataan tersebut dirangkum dari pemaparan resmi dalam konferensi, yang menegaskan bahwa penguatan Kedaulatan Digital tidak dapat dilepaskan dari tata kelola data yang transparan dan akuntabel.
Standar Manajemen Data Libatkan Publik dan Privat
Nezar juga menyoroti pentingnya penyusunan standar Manajemen Data yang melibatkan sektor publik dan privat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan dataset yang digunakan dalam pengembangan AI bersih, relevan, serta representatif terhadap kondisi masyarakat Indonesia.
“Di sini penting sekali pertemuan kita pagi ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang bagaimana standar manajemen data. DAMA saya kira bisa membantu di sini yang bisa melibatkan sektor publik dan juga privat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola data nasional akan menjadi langkah strategis agar pengembangan AI tidak hanya mengejar aspek teknologi, tetapi juga menjamin keamanan dan keadilan bagi publik.
Tantangan Utama pada SDM dan Proses
Lebih lanjut, Nezar menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam pemanfaatan AI bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan proses pengelolaan data.
“Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan di teknologi yang terbesar, tapi pada people dan juga process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, saya kira kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika saja,” tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kolaborasi yang lebih luas guna memperkuat tata kelola data nasional. Langkah ini dirangkum dari agenda strategis pemerintah dalam memastikan pengembangan AI di Indonesia berjalan aman, akurat, serta memberikan perlindungan maksimal bagi kepentingan publik.
Belum ada komentar