Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pasca Lebaran 2026 dengan menggelar pasar murah di berbagai wilayah permukiman.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman sekaligus menjaga harga agar tidak melonjak di tengah potensi kenaikan usai hari raya.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan bahwa kegiatan pasar murah telah dimulai sejak 31 Maret 2026 dan akan digelar secara rutin di sejumlah wilayah.
Pasar murah pertama dilaksanakan di Kelurahan Ujung, kemudian berlanjut di Siwalankerto dan Tembok Dukuh. Dalam satu pekan, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung empat kali, yakni setiap Selasa hingga Jumat.
Menurut Mia, program ini menjadi strategi Pemkot Surabaya untuk menjaga stabilitas harga melalui penyediaan bahan pokok penting (bapokting) dengan harga terjangkau. Selain itu, pasar murah juga memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan sehari-hari tanpa harus membeli dengan harga tinggi di pasaran.
Beragam komoditas dijual dalam kegiatan ini, mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, hingga cabai dan bawang. Harga yang ditawarkan pun lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Sebagai contoh, beras premium kemasan 5 kilogram dijual sekitar Rp72.000, lebih murah dibandingkan harga pasaran yang bisa mencapai Rp74.000 atau lebih. Sementara gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram, di bawah harga pasar yang menyentuh Rp18.000.
Ketersediaan stok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, jumlah stok yang disediakan lebih banyak. Rata-rata setiap hari tersedia 50 hingga 100 paket komoditas utama seperti beras, gula, dan minyak goreng.
Pelaksanaan pasar murah dilakukan di lokasi strategis seperti balai RW, kantor kelurahan, hingga kantor kecamatan agar mudah diakses masyarakat. Penentuan lokasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat wilayah setempat.
Menariknya, pasar murah ini terbuka untuk umum tanpa pembatasan domisili. Warga tidak diwajibkan menunjukkan KTP Surabaya untuk berbelanja. Hal ini dilakukan agar distribusi bahan pokok lebih merata dan harga tetap stabil.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Surabaya turut menggandeng distributor bahan pokok serta koperasi guna menjaga pasokan tetap lancar dengan harga yang terjangkau.
Upaya ini menjadi bukti komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga daya beli masyarakat pasca Lebaran, sekaligus mengantisipasi fluktuasi harga yang kerap terjadi setelah hari besar keagamaan. 🚀
Belum ada komentar