Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan pentingnya perubahan cara pandang terhadap dekarbonisasi industri di Indonesia. Ia menilai upaya pengurangan emisi karbon tidak seharusnya dipandang sebagai beban biaya bagi dunia usaha, melainkan sebagai peluang ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yuliot dalam kegiatan SUAR Roundtable Discussion yang digelar di Jakarta, Selasa (3/2). Dalam forum tersebut, ia memaparkan bahwa transisi menuju energi bersih memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara tepat dan kolaboratif.
Potensi Investasi Energi Bersih Capai Rp1.682 Triliun
Menurut Yuliot, peta jalan pengembangan energi bersih di Indonesia diproyeksikan mampu menarik investasi hingga Rp1.682,4 triliun. Nilai tersebut sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi sekaligus memperkuat arah pembangunan menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan sektor energi bersih tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi ramah lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi negara.
Dalam paparannya, Yuliot menyebutkan bahwa investasi tersebut berpotensi mendorong arus modal lebih dari Rp1.680 triliun, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja hijau, serta menurunkan emisi karbon dalam jumlah besar.
Penciptaan Ratusan Ribu Lapangan Kerja Hijau
Lebih lanjut, Yuliot mengungkapkan bahwa dekarbonisasi industri dapat menjadi motor baru bagi industrialisasi nasional. Investasi besar di sektor energi bersih diperkirakan mampu menciptakan hingga 760 ribu green jobs di berbagai tahap pengembangan proyek.
Lapangan kerja tersebut mencakup fase pra-konstruksi, masa konstruksi, operasi dan pemeliharaan pembangkit, hingga sektor manufaktur komponen pendukung energi terbarukan. Hal ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.
Selain itu, pengembangan energi bersih juga diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon dioksida sekitar 120 hingga 130 juta ton, yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Tantangan Pendanaan dan Pentingnya Skema Inovatif
Meski potensi ekonominya besar, Yuliot mengakui bahwa tantangan utama dalam mewujudkan transisi energi adalah aspek pendanaan. Ia menekankan perlunya skema pembiayaan inovatif agar proyek-proyek energi hijau menjadi layak secara komersial dan menarik bagi investor.
Salah satu pendekatan yang dinilai penting adalah penerapan skema blended finance, yang mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan untuk menekan risiko dan meningkatkan kelayakan proyek.
Menurutnya, skema pembiayaan hijau yang tepat dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi sektor keuangan. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada APBN semata tidak cukup untuk mencapai target kapasitas pembangkit energi baru terbarukan yang ambisius.
Kolaborasi Pemerintah, BUMN, dan Swasta
Yuliot menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta merupakan prasyarat utama dalam menciptakan ekosistem investasi energi hijau yang sehat. Kerja sama tersebut diperlukan untuk menurunkan risiko proyek dan meningkatkan kepercayaan investor.
Selain tantangan finansial, ia juga menekankan bahwa transisi energi merupakan upaya kolektif yang membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga daya saing nasional di tengah perubahan lanskap energi global serta memastikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.
Target Penurunan Emisi dan Ketahanan Energi
Menutup diskusi, Yuliot mengajak seluruh peserta roundtable untuk memberikan masukan konkret yang dapat diadopsi pemerintah dalam penyusunan kebijakan energi ke depan.
Ia menegaskan bahwa strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang dirumuskan diharapkan mampu memenuhi target penurunan emisi sebesar 129,5 juta ton CO2, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Kementerian ESDM, lanjut Yuliot, akan menelaah berbagai rekomendasi yang masuk agar dapat diimplementasikan secara efektif demi mendukung transformasi energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Belum ada komentar