Pemerintah Kota Surabaya melakukan rotasi dan pelantikan sebanyak 78 pejabat sebagai langkah percepatan kinerja birokrasi sekaligus penguatan organisasi.
Pelantikan tersebut berlangsung di Graha Sawunggaling dan melibatkan tujuh pejabat eselon II (JPT Pratama) serta 71 pejabat eselon III dan IV.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar penyegaran, melainkan bagian dari strategi organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, terutama bagi pejabat yang mendekati masa purna tugas.
Menurutnya, penataan jabatan dilakukan untuk memastikan setiap posisi diisi oleh individu yang sesuai dengan kompetensi serta mampu menjawab kebutuhan percepatan program pemerintah.
Ia juga menekankan prinsip utama yang harus dipegang seluruh pejabat, yakni loyalitas tunggal kepada masyarakat Surabaya.
Eri menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah harus berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di tingkat rukun warga (RW).
Ia meminta tidak ada lagi persoalan sosial yang terabaikan, seperti kemiskinan, stunting, hingga kesulitan akses kebutuhan dasar. Semua harus ditangani secara cepat dan tepat melalui penguatan program Kampung Pancasila.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya budaya kerja yang produktif dan terukur. Tidak ada lagi ruang bagi kinerja tanpa hasil nyata.
Dalam pengisian jabatan, Pemkot Surabaya juga memilih untuk tidak tergesa-gesa menetapkan pejabat definitif. Sejumlah posisi masih diisi pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu hasil evaluasi kinerja sebelum dilakukan lelang jabatan.
Evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan. Pejabat yang tidak mampu menunjukkan hasil dalam waktu tiga bulan akan dilakukan penyesuaian atau pergantian.
Mulai 7 April, seluruh program prioritas diminta berjalan optimal, mulai dari penguatan Kampung Pancasila, penataan pedestrian, penerapan parkir non-tunai, hingga peningkatan pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS).
Seluruh program tersebut harus didukung dengan sistem satu data yang akurat agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif.
Di sisi lain, camat dan lurah diminta bergerak cepat dengan target penyelesaian program dalam waktu satu minggu tanpa alasan keterlambatan.
Adapun pejabat eselon II yang dirotasi di antaranya meliputi kepala dinas dan pejabat strategis di lingkungan Pemkot Surabaya, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Melalui langkah ini, Pemkot Surabaya berharap tercipta birokrasi yang lebih responsif, cepat, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Belum ada komentar