Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan terukur dalam menghadapi ketidakpastian global yang memengaruhi outlook ekonomi 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech pada seminar KOMPAK bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” yang digelar di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam paparannya, Juda Agung menyebutkan bahwa kondisi global masih dipenuhi berbagai risiko, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar. Dampak tersebut turut memberi tekanan pada belanja negara, terutama subsidi energi.
Menurutnya, pengelolaan fiskal yang kuat menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang tidak menentu.
“Dalam kondisi penuh ketidakpastian, pengelolaan penerimaan negara harus dilakukan dengan strategi yang matang, bukan sekadar mengandalkan faktor keberuntungan,” ujarnya.
Untuk menghadapi outlook ekonomi 2026, pemerintah menyiapkan empat pilar utama dalam strategi penerimaan negara.
Pilar pertama adalah penguatan basis penerimaan secara struktural. Langkah ini dilakukan melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor guna menutup celah kebocoran penerimaan.
Pilar kedua adalah peningkatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Transformasi digital menjadi fokus utama, termasuk pemanfaatan sistem Coretax serta integrasi data dengan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Menurut Juda Agung, data menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan potensi kebocoran pajak.
Pilar ketiga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus selaras dengan upaya menjaga iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.
“Ketika ekonomi tumbuh dengan baik, maka penerimaan negara juga akan meningkat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Pilar keempat adalah transformasi sumber daya manusia (SDM). Juda Agung menilai bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh integritas dan kompetensi aparatur.
Ia menegaskan bahwa tanpa SDM yang berkualitas, sistem perpajakan secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal.
Selain itu, koordinasi lintas unit dan lintas institusi juga dinilai sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan secara terintegrasi dan efektif.
Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah dinamika global.
Belum ada komentar