Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dikabarkan berencana membubarkan majelis rendah parlemen Jepang pada pekan depan.
Langkah tersebut akan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu kilat, kurang dari tiga bulan sejak ia menjabat.
Mengutip sumber internal, kantor berita Kyodo melaporkan bahwa Takaichi berencana mengumumkan pembubaran parlemen Jepang pada awal sidang pada 23 Januari.
Strategi Perkuat Mayoritas Pemerintah
Pembubaran parlemen tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal atau LDP yang kembali berkuasa.
Pemilu dini diharapkan dapat menambah jumlah kursi koalisi pemerintahan di majelis rendah.
Saat ini, LDP bersama Partai Inovasi Jepang membentuk koalisi yang memerintah. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kabinet Takaichi disebut menjadi momentum untuk menggelar pemilu lebih awal.
Agenda Fiskal dan Keamanan Nasional
Laporan harian Yomiuri Shimbun menyebutkan bahwa Takaichi mengincar mayoritas yang lebih besar agar dapat merealisasikan agenda kebijakan fiskal yang lebih agresif serta penguatan kapasitas intelijen nasional.
Meski demikian, Takaichi yang tercatat sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, hingga kini belum memberikan pernyataan resmi di hadapan publik terkait rencana pemilu dini.
Respons Oposisi dan Dinamika Politik
Sejumlah partai oposisi mulai mengantisipasi kemungkinan pemilu kilat.
NHK melaporkan bahwa Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito sepakat menjajaki kerja sama untuk menghadapi koalisi pemerintah.
Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat untuk Rakyat memperingatkan bahwa pembubaran parlemen sebelum pengesahan anggaran tahun fiskal berikutnya berisiko mengabaikan stabilitas ekonomi Jepang.
Faktor Diplomatik dan Pasar Keuangan
Keputusan akhir Takaichi disebut akan mempertimbangkan agenda diplomatiknya.
Pada Selasa, ia menjamu Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Nara untuk membahas kerja sama keamanan dan ekonomi bilateral.
Spekulasi pemilu dini turut berdampak pada pasar keuangan, dengan indeks saham Tokyo melonjak lebih dari 3 persen seiring harapan stabilitas politik.
Hubungan Jepang dan China
Pemilu kilat juga dinilai dapat memperkuat mandat politik Takaichi dalam menghadapi ketegangan hubungan Jepang dan China.
Hubungan kedua negara memburuk setelah pernyataan Takaichi terkait kemungkinan intervensi Jepang jika China menyerang Taiwan.
China kemudian memberlakukan pembatasan ekspor barang penggunaan ganda serta komoditas strategis ke Jepang. Meski demikian, Takaichi menegaskan tetap terbuka untuk dialog.
Latar Belakang Politik
Jepang terakhir kali menggelar pemilu umum pada Oktober 2024, ketika LDP kehilangan mayoritas di bawah kepemimpinan Shigeru Ishiba. Kekalahan tersebut berujung pada pengunduran diri Ishiba dan membuka jalan bagi terpilihnya Takaichi sebagai perdana menteri pada Oktober 2025.
Belum ada komentar