MPR RI menyampaikan permohonan maaf terkait polemik yang muncul dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Mengutip dari pernyataan resmi melalui akun Instagram MPR RI, Selasa (12/5/2026), pihak Sekretariat Jenderal MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik dalam perlombaan tersebut.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat,” demikian pernyataan MPR RI.
MPR menegaskan kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” tulis MPR.
Sebagai tindak lanjut, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC dalam kegiatan tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” lanjut pernyataan itu.
MPR juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk sistem penilaian dan mekanisme verifikasi jawaban peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis MPR.
Selain itu, MPR menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan melalui kegiatan tersebut.
Polemik itu muncul setelah video penilaian lomba beredar di media sosial. Dalam video tersebut, juri disebut memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang dinilai sama dari dua kelompok peserta.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima saat menjawab pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota BPK.
Sementara jawaban serupa dari Grup B SMAN 1 Sambas justru memperoleh nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita.
Peserta dari Grup C sempat mengajukan protes karena merasa jawaban yang disampaikan sama. Namun juri menyebut jawaban tersebut tidak secara jelas menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam perlombaan tersebut.
Ia juga memastikan panitia pelaksana saat ini tengah melakukan penelusuran internal terkait penilaian jawaban peserta dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.
Belum ada komentar