Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima audiensi jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antarlembaga untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional.
Audiensi dihadiri langsung Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn) Trenggono. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang akan dijalankan BGN.
Dalam kesempatan itu, pimpinan BGN memaparkan rencana perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembenahan internal kelembagaan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, yang didampingi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan serta Deputi Bidang Investigasi, memberikan sejumlah masukan terkait risiko, langkah mitigasi, dan penguatan sistem pengendalian intern atas berbagai perbaikan yang tengah disiapkan BGN.
BPKP menyatakan mendukung penuh upaya penguatan tata kelola tersebut sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional.
“Kami siap mendukung penuh pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional melalui penguatan tata kelola di BGN agar seluruh kebijakan pemenuhan gizi nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Muhammad Yusuf Ateh.
Pada akhir pertemuan, Yusuf Ateh juga menyampaikan pesan kepada jajaran pimpinan BGN agar setiap perubahan kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta bebas dari konflik kepentingan.
“Setiap perubahan pasti akan membawa guncangan, jika perubahan tidak membawa guncangan, justru kita harus bertanya apakah kebijakan baru yang diambil itu benar. Yang penting perubahan itu bertujuan memberikan manfaat yang lebih besar dan tidak ada konflik kepentingan,” pesannya.
Melalui sinergi antara BPKP dan Badan Gizi Nasional, diharapkan penguatan tata kelola kelembagaan dapat berjalan semakin baik sehingga implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Belum ada komentar