Pemerintah Kota Surabaya mulai menerapkan sistem digital terintegrasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Program bernama Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) itu nantinya akan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terkoneksi dengan berbagai lembaga negara untuk memverifikasi data penerima bansos secara otomatis.
Pemkot Surabaya telah menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis kepada 12.669 agen pendamping pada 20 dan 22 Mei 2026 sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem tersebut.
Ribuan agen itu berasal dari berbagai unsur, mulai kepala OPD, camat, lurah, Satpol PP, TKSK, pendamping PKH, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Sosial Surabaya, Antiek Sugiharti, mengatakan para agen pendamping akan membantu masyarakat, terutama kelompok rentan yang belum memiliki akses gawai maupun internet.
“Para agen ini membantu masyarakat memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Antiek dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
Program Perlinsos Digital merupakan bagian dari pengembangan transformasi digital nasional setelah sebelumnya diuji coba di Banyuwangi pada 2025.
Pada tahun ini, program tersebut diperluas ke 42 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Surabaya.
Melalui sistem itu, data warga akan terhubung langsung dengan 16 kementerian dan lembaga sehingga proses verifikasi kondisi ekonomi calon penerima bansos dapat dilakukan secara otomatis.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan sistem baru tersebut akan mengurangi ketergantungan pada proses penilaian manual.
“Kalau dulu survei dilakukan manual dari RT, RW, hingga kelurahan, sekarang sistem yang akan menyaring secara otomatis berdasarkan data terintegrasi,” ujar Eddy.
Ia mencontohkan, apabila ada ASN aktif maupun pengusaha dengan omzet besar mendaftar bansos, sistem akan langsung mendeteksi melalui koneksi data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan data perpajakan.
Selain itu, sistem juga dapat membaca kepemilikan aset seperti kendaraan mewah maupun tanah luas melalui integrasi dengan instansi terkait.
Meski menggunakan sistem digital, pemerintah tetap membuka masa sanggah selama satu bulan apabila ditemukan ketidaksesuaian data.
“Kalau ada warga yang datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, tetap bisa mengajukan klarifikasi untuk diverifikasi ulang,” jelas Eddy.
Pemkot Surabaya menjadwalkan proses penginputan data dan skrining kelayakan warga melalui aplikasi Perlinsos mulai berjalan pada Juni 2026.
Hasil uji coba tersebut nantinya akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial di Surabaya pada 2027.
Belum ada komentar