Ekonomi Lebanon diproyeksikan menyusut 6,4 persen pada 2026 setelah konflik kembali mengguncang negara tersebut dan menghentikan pemulihan ekonomi yang sempat berlangsung setelah krisis keuangan.
Proyeksi tersebut disampaikan World Bank dalam Summer 2026 Lebanon Economic Monitor berjudul A Conflict-Torn Economy. Laporan itu mencatat Lebanon memasuki 2026 dengan kondisi ekonomi yang lebih baik setelah mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 4,2 persen pada 2025.
Mengutip Aljazeera, Angka tersebut menjadi pertumbuhan PDB riil tertinggi Lebanon sejak keruntuhan finansial pada 2019.
Namun, pemulihan itu terhenti setelah eskalasi konflik pada Maret 2026. Kondisi tersebut berdampak terhadap perumahan dan infrastruktur, memicu perpindahan masyarakat, mengganggu rantai pasok, serta menekan sektor pariwisata dan permintaan domestik.
“Pemulihan tersebut terhenti secara tajam akibat eskalasi konflik pada Maret 2026, yang semakin merusak perumahan dan infrastruktur, menggusur masyarakat, mengganggu rantai pasok, serta memberikan tekanan berat terhadap pariwisata dan permintaan domestik,” demikian laporan World Bank.
World Bank memperkirakan PDB riil Lebanon mengalami kontraksi 6,4 persen pada 2026.
“PDB riil diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen pada 2026, mencerminkan runtuhnya pariwisata, melemahnya konsumsi, terganggunya rantai pasok, meningkatnya ketidakamanan, dan perpindahan masyarakat yang berkepanjangan,” lanjut laporan tersebut.
Tekanan ekonomi juga tercermin dari kenaikan harga konsumen. Inflasi Lebanon diperkirakan meningkat menjadi 17,5 persen.
World Bank mengaitkan tekanan tersebut dengan gangguan pasokan, tingginya biaya pengiriman, serta harga bahan bakar yang bergejolak.
Kondisi itu menambah tantangan bagi Lebanon ketika negara tersebut masih berupaya memulihkan sektor keuangan dan membangun kembali kepercayaan terhadap perekonomian.
Direktur Divisi Departemen Timur Tengah World Bank, Dahlia Khalifa, mengatakan reformasi menjadi bagian penting untuk memulihkan stabilitas dan mendukung proses pemulihan.
“Memajukan reformasi, khususnya restrukturisasi sektor perbankan dan pengelolaan fiskal, akan menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan, melindungi stabilitas, serta memobilisasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dan pemulihan,” kata Khalifa saat peluncuran laporan.
Di tengah tekanan tersebut, parlemen Lebanon baru-baru ini mengesahkan sejumlah amendemen penting terhadap undang-undang resolusi perbankan.
Perubahan tersebut dirancang untuk melakukan restrukturisasi terhadap lembaga keuangan yang gagal sekaligus membangun kerangka penanganan krisis sektor keuangan secara lebih luas.
Kemajuan legislasi itu mendapat dukungan dari International Monetary Fund (IMF). Lembaga tersebut menyebut langkah Lebanon sebagai “langkah yang sangat baik” yang mencerminkan komitmen negara itu untuk menyesuaikan peraturan dengan praktik internasional terbaik.
IMF juga masih melakukan pembahasan dengan pejabat Lebanon untuk mengupayakan program bantuan keuangan formal. Lembaga tersebut mengonfirmasi rencana melanjutkan pertemuan teknis di Beirut pada bulan depan untuk mengevaluasi langkah-langkah kebijakan struktural berikutnya.
Mantan Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon Alain Hakim menilai stabilitas ekonomi masih mungkin dicapai meski kawasan tengah menghadapi kekacauan regional.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tercapainya stabilitas dalam jangka pendek tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi.
“Stabilitas ekonomi di Lebanon mungkin terjadi di tengah kekacauan regional saat ini, tetapi kemungkinan untuk mencapainya dalam jangka pendek juga bergantung pada politik dan keamanan, bukan hanya pada urusan ekonomi,” kata Hakim dalam wawancara dengan media Lebanon Akhbar Al Yawm.
Hakim juga mengatakan tidak ada alasan untuk terlalu pesimistis karena Lebanon masih memiliki sejumlah modal untuk mendukung pemulihan, termasuk keberadaan institusi konstitusional dan indikator membaiknya aktivitas ekonomi sebelum perang.
“Karena itu, ketika perang ini berakhir, aktivitas tersebut akan kembali, terutama dari sektor swasta dan inisiatif individu,” ujarnya.
Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi Lebanon tidak hanya ditentukan oleh reformasi sektor keuangan dan kebijakan fiskal. Perkembangan konflik, kondisi keamanan, aktivitas ekonomi, serta kemampuan negara menjalankan reformasi akan turut menentukan arah perekonomian Lebanon sepanjang 2026.
Belum ada komentar