Konflik bersenjata di Sudan kini memasuki tahun keempat tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Pertempuran antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) masih terus berlangsung dalam perebutan kekuasaan di negara tersebut.
Dikutip dari Al Jazeera, situasi di ibu kota Khartoum dan wilayah tengah memang mulai berangsur stabil setelah dikuasai kembali oleh militer. Namun, kondisi tersebut masih dibayangi ketidakpastian, seiring memburuknya ekonomi, kebuntuan militer di wilayah Kordofan, serta krisis kemanusiaan yang semakin parah di Darfur.
Secara wilayah, konflik kini membelah Sudan menjadi dua kekuatan besar. Militer menguasai wilayah utara, timur, dan pusat, termasuk Khartoum. Sementara RSF mengendalikan Darfur dan sebagian besar wilayah Kordofan, serta membuka front baru di kawasan Blue Nile di perbatasan Ethiopia.
Sepanjang dua tahun terakhir, kedua pihak saling mencatatkan kemajuan militer. Pasukan pemerintah berhasil merebut kembali sejumlah wilayah strategis, termasuk Khartoum pada Mei tahun lalu, serta kota-kota penting seperti Wad Madani, el-Obeid, hingga Bara.
Namun di sisi lain, RSF juga mencatat kemenangan signifikan, terutama saat merebut el-Fasher, ibu kota Darfur Utara, setelah pengepungan selama dua tahun. Keberhasilan ini memperkuat dominasi mereka di wilayah barat Sudan.
Konflik juga semakin meluas ke wilayah timur, termasuk Blue Nile, yang menambah kompleksitas perang. Bahkan, pemerintah Sudan sempat menuduh Ethiopia memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata—meski tuduhan itu dibantah.
Dalam beberapa bulan terakhir, pola perang juga berubah. RSF dilaporkan semakin sering menggunakan drone untuk menyerang wilayah tengah dan utara. Sebagai respons, militer Sudan turut meningkatkan kemampuan tempurnya dengan teknologi serupa.
Di tengah eskalasi konflik, kondisi kemanusiaan di Sudan disebut telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Laporan gabungan organisasi internasional mencatat sekitar 14 juta orang telah mengungsi dalam tiga tahun terakhir.
Selain itu, sekitar 26 juta orang mengalami krisis pangan akut, sementara lebih dari 33 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Kondisi ekonomi juga memburuk drastis. Harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar dan roti melonjak, seiring melemahnya mata uang Sudan yang kini mencapai sekitar 600 pound per dolar AS.
Meski demikian, sebagian warga mulai kembali ke rumahnya. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat hampir 4 juta orang telah kembali, terutama ke wilayah Khartoum dan Gezira. Namun, lebih dari 13 juta lainnya masih hidup sebagai pengungsi.
Secara politik, pembentukan pemerintahan sipil baru di bawah Perdana Menteri Kamil El-Tayeb Idris menjadi salah satu perkembangan penting.
Langkah ini menjadi yang pertama sejak pengunduran diri Abdalla Hamdok pada 2022, setelah kudeta yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan menggagalkan transisi demokrasi pasca jatuhnya Omar al-Bashir pada 2019.
Meski berbagai upaya diplomasi telah dilakukan, hingga kini belum ada terobosan berarti untuk mengakhiri konflik. Inisiatif internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab pun belum membuahkan hasil.
Pengamat militer menilai perang saat ini berada dalam kondisi stagnan, di mana tidak ada pihak yang benar-benar unggul secara signifikan.
Beberapa skenario pun muncul untuk tahun keempat konflik, mulai dari berlanjutnya kebuntuan militer, hingga potensi pembelahan politik permanen antara wilayah timur dan barat Sudan.
Selain itu, ada kekhawatiran meningkatnya perang proksi, di mana negara-negara regional ikut campur dengan mendukung pihak-pihak tertentu.
Namun, tekanan internasional yang terus meningkat diharapkan dapat mendorong kedua pihak kembali ke meja perundingan, guna mencegah konflik meluas ke negara tetangga dan memicu krisis regional yang lebih besar.
Di tengah situasi global yang juga memanas akibat konflik di Timur Tengah, masa depan Sudan masih berada dalam ketidakpastian yang panjang.
Belum ada komentar