Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-11 secara berturut-turut yang menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mampu mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut.
Menurutnya, raihan WTP selama sebelas tahun berturut-turut bukanlah prestasi yang sederhana.
Suli Da’im menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan mampu mempertahankan tingkat akuntabilitas yang baik.
“Atas nama Fraksi PAN dan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur beserta seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras menjaga kualitas laporan keuangan sehingga kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Meski demikian, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) itu mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, WTP merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Secara akademik perlu dipahami bahwa Opini WTP merupakan indikator kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan berarti seluruh aspek tata kelola pemerintahan telah sempurna. Karena itu, catatan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Suli menilai sejumlah temuan BPK terkait keterlambatan pekerjaan infrastruktur, pengelolaan bantuan keuangan desa, serta jaminan reklamasi dan pascatambang perlu dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Menurut Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur tersebut, dalam perspektif tata kelola publik modern (good governance), kualitas birokrasi tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik.
Lebih dari itu, birokrasi juga dituntut mampu menjalankan program secara efektif, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta meminimalkan potensi kerugian daerah.
“Temuan BPK jangan dipandang sebagai kritik yang melemahkan, tetapi sebagai mekanisme koreksi yang sehat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran daerah,” katanya.
Suli juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan tingkat penyelesaian mencapai 86,20 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai catatan hasil pemeriksaan.
Meski demikian, ia berharap tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif semata, tetapi juga menyentuh aspek perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu kami akan terus mendorong agar rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas. Tujuan kita bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan APBD Jawa Timur semakin efektif, efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).
Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX itu menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP harus menjadi modal penting bagi Jawa Timur untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan iklim investasi, serta mempercepat pembangunan daerah.
Menurutnya, tantangan tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks sehingga budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan harus terus diperkuat.
“Prestasi WTP ke-11 ini patut disyukuri, tetapi sekaligus menjadi pengingat bahwa tantangan tata kelola ke depan semakin kompleks. Karena itu, budaya evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan pengawasan harus terus dilakukan agar Jawa Timur semakin maju dan semakin akuntabel,” pungkasnya.
Belum ada komentar