Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, tingginya realisasi penyerapan anggaran belum sepenuhnya diikuti penyelesaian berbagai persoalan strategis, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pandangan tersebut disampaikan Suli Da’im saat memaparkan hasil pembahasan Laporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi E DPRD Jawa Timur.
Komisi E memberikan apresiasi atas realisasi belanja APBD yang mencapai Rp17,756 triliun atau 93,94 persen dari total alokasi belanja sebesar Rp18,794 triliun.
“Berdasarkan hasil pembahasan bersama mitra kerja Komisi E, kami memberikan apresiasi atas realisasi serapan anggaran Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp17,756 triliun atau 93,94 persen dari total alokasi belanja sebesar Rp18,794 triliun. Ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program yang telah direncanakan,” ujar Dosen FEB Umsura.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sisa pagu belanja sebesar Rp1,120 triliun yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Serapan anggaran masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sisa pagu belanja sebesar Rp1,120 triliun, terutama pada Dinas Pendidikan sebesar Rp700,126 miliar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp163,301 miliar. Anggaran yang belum terserap ini harus dievaluasi agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan,” tegasnya saat menyampaikan keterangan pada Sabtu (11/7/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Dinas Pendidikan mengelola anggaran sebesar Rp9,839 triliun dengan realisasi Rp9,140 triliun atau 92,88 persen. Belanja itu terdiri atas belanja operasi sebesar Rp9,200 triliun dengan realisasi 92,60 persen serta belanja modal Rp639,77 miliar dengan realisasi 96,97 persen.
Menurut Suli Da’im, berdasarkan laporan OPD, tingginya penyerapan anggaran belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan mutu pendidikan di Jawa Timur.
“Efektivitas belanja pendidikan belum sepenuhnya tercermin pada peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya capaian literasi dan numerasi satuan pendidikan, sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) yang berada pada angka 13,44 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,39 tahun masih relatif stagnan sebagai komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia,” jelasnya.
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Surabaya (IKA Umsura) itu menilai pemerintah perlu mengubah paradigma dalam penganggaran sektor pendidikan.
“Penganggaran pendidikan harus bergeser dari sekadar mengejar serapan anggaran menuju penganggaran berbasis hasil atau outcome driven budgeting. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian indikator kinerja pendidikan,” katanya.
Ia juga mendorong perluasan intervensi terhadap anak tidak sekolah, penguatan program bantuan pendidikan dan beasiswa yang tepat sasaran, serta penyusunan perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Komisi E turut menyoroti pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan yang merealisasikan belanja sebesar Rp1,756 triliun dari pagu Rp1,919 triliun atau 91,49 persen. Sisa anggaran sekitar Rp163,301 miliar sebagian besar berasal dari belanja pegawai.
Menurut Suli Da’im, realisasi anggaran yang tinggi belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Efektivitas pelaksanaan anggaran kesehatan belum sepenuhnya tercermin pada percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Masih banyak persoalan strategis yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang masih dihadapi Jawa Timur meliputi tingginya angka penyakit tidak menular, percepatan penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, peningkatan kesehatan ibu dan bayi, hingga pemerataan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain itu, pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Hingga akhir tahun 2025, Program Cek Kesehatan Gratis di Jawa Timur baru menjangkau sekitar 12,69 juta penduduk atau sekitar 30 persen dari total sasaran. Ini menunjukkan upaya promotif dan preventif masih harus diperkuat agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan sejak dini,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belanja kesehatan masih lebih banyak berorientasi pada layanan kuratif dibandingkan penguatan upaya promotif dan preventif.
Karena itu, Komisi E merekomendasikan transformasi penganggaran kesehatan berbasis outcome dengan fokus pada percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta perluasan cakupan Program Cek Kesehatan Gratis.
Suli Da’im menegaskan keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran.
“Sebagian besar perangkat daerah mitra Komisi E memang telah menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang tinggi dengan realisasi mencapai 93,94 persen. Namun tingginya serapan tersebut belum sepenuhnya memberikan daya ungkit yang optimal terhadap penyelesaian berbagai persoalan strategis bidang kesejahteraan rakyat,” katanya.
Menurutnya, hal itu tercermin dari masih besarnya sisa pagu belanja, terutama di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta belum optimalnya sejumlah indikator pembangunan daerah.
Karena itu, Komisi E DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah paradigma dalam penyusunan APBD.
“Ke depan, penyusunan APBD harus meninggalkan pendekatan budget driven atau sekadar mengejar penyerapan anggaran menuju outcome driven budgeting, yakni penganggaran yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah. APBD bukan hanya harus habis dibelanjakan, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkas Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.
Belum ada komentar