Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., menilai meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut pendidikan, keluarga, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia.
Berdasarkan data yang dipublikasikan hingga pertengahan 2026, jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai lebih dari 7.100 kasus. Data tersebut juga menunjukkan adanya kasus pada kelompok usia sekolah yang memerlukan penanganan secara komprehensif, meskipun terdapat perbedaan antara data pendampingan lembaga masyarakat dan data resmi Dinas Kesehatan mengenai jumlah anak usia sekolah yang terinfeksi.
Suli Da’im menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Ini merupakan alarm bagi kita semua. Yang dibutuhkan bukan kepanikan, tetapi langkah cepat, terukur, dan kolaboratif. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, sementara masyarakat yang sudah hidup dengan HIV harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta keluarga dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS.
Suli Da’im mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai menyiapkan mitigasi di lingkungan sekolah, antara lain melalui edukasi kesehatan reproduksi, pelatihan guru Bimbingan Konseling (BK), penguatan literasi mengenai HIV/AIDS, serta memastikan peserta didik yang hidup dengan HIV tetap memperoleh hak pendidikan tanpa stigma maupun diskriminasi.
Ia berharap langkah tersebut dapat diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.
“Komisi E DPRD Jawa Timur akan terus mendorong agar program edukasi kesehatan reproduksi, pendidikan karakter, literasi digital, serta penguatan fungsi keluarga menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan di Jawa Timur,” katanya.
Suli Da’im juga mengingatkan pentingnya pemahaman yang benar mengenai HIV agar tidak muncul stigma terhadap ODHIV. Ia menjelaskan bahwa HIV tidak menular melalui berjabat tangan, berpelukan, berbagi makanan, menggunakan toilet bersama, maupun belajar di kelas yang sama.
Menurutnya, penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual berisiko, penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, transfusi darah yang tidak aman, serta penularan dari ibu kepada bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui apabila tidak mendapatkan terapi yang tepat.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Suli Da’im mendorong sejumlah langkah strategis, yakni memperluas skrining dan deteksi dini secara sukarela dengan menjaga kerahasiaan pasien, memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan bahaya perilaku berisiko di sekolah, kampus, maupun masyarakat, meningkatkan pelatihan guru BK dan tenaga kesehatan dalam memberikan konseling, memperluas akses terhadap terapi antiretroviral (ARV), serta memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter dan pengawasan anak di era digital.
Ia berharap masyarakat tidak menyebarkan stigma maupun informasi yang keliru mengenai HIV/AIDS. Menurutnya, edukasi, kepedulian, dan kolaborasi merupakan kunci untuk memutus rantai penularan sekaligus memberikan perlindungan kepada generasi muda.
“Mari kita jadikan persoalan ini sebagai momentum memperkuat pendidikan keluarga, pendidikan karakter, dan literasi kesehatan. Dengan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat, saya yakin penyebaran HIV dapat ditekan dan generasi muda Jawa Timur dapat terlindungi.”
Belum ada komentar