Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah cepat menyikapi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 4.400 pekerja sebagaimana disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.
Menurut Suli Da’im, potensi PHK tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan langkah mitigasi demi melindungi para pekerja yang terdampak.
“Angka 4.400 bukan sekadar data statistik. Di balik angka itu ada ribuan keluarga yang menggantungkan kehidupan, pendidikan anak, dan masa depan mereka pada pekerjaan yang kini terancam hilang. Karena itu, persoalan ini harus ditangani secara cepat dan komprehensif,” ujar Suli Da’im, Jumat (24/7).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai tekanan ekonomi global memang memberikan dampak terhadap dunia usaha. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak seharusnya menjadi pilihan pertama yang diambil perusahaan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans harus segera memetakan sektor-sektor industri yang paling rentan, memperkuat komunikasi dengan dunia usaha dan serikat pekerja, serta menghadirkan solusi agar PHK dapat ditekan semaksimal mungkin. PHK harus menjadi jalan terakhir (last resort),” tegasnya.
Selain itu, Suli Da’im meminta agar hak-hak pekerja yang terdampak tetap dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong pemerintah memperluas program pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling sehingga pekerja yang terdampak memiliki peluang untuk memasuki sektor-sektor ekonomi baru yang terus berkembang.
“Komisi E DPRD Jawa Timur akan mengawal persoalan ini secara serius. Perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas, karena pembangunan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja,” katanya.
Suli Da’im menambahkan bahwa situasi tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur agar semakin kompetitif menghadapi perubahan ekonomi global.
“Kita ingin dunia usaha tetap tumbuh, investasi terus masuk, tetapi kesejahteraan pekerja juga harus terlindungi. Dengan sinergi semua pihak, saya optimistis Jawa Timur mampu melewati tantangan ini tanpa menimbulkan gelombang PHK yang lebih besar,” pungkasnya.
Belum ada komentar