Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui strategi pembangunan yang mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan ketidakpastian ekonomi global.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengatakan ketidakpastian global saat ini bukan lagi kondisi sementara, melainkan bagian dari dinamika yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Tujuan kita bukan sebatas melindungi ekonomi Indonesia dari risiko global. Tujuan kita adalah membangun ekonomi yang mampu belajar, beradaptasi, dan tumbuh lebih kuat dari setiap tantangan yang dihadapi,” ujar Febrian dalam Seminar Islamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisis di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, penguatan fondasi ekonomi domestik menjadi langkah penting agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan global.
Dalam forum tersebut, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar, menilai dinamika geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi halal dunia.
Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila Indonesia mampu menjaga stabilitas domestik dan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan.
“Krisis geopolitik tidak hanya berdampak pada kawasan yang berkonflik, tetapi juga memengaruhi perdagangan, investasi, rantai pasok, hingga perkembangan industri halal dunia. Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif sejak dini,” tegas Sapta.
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam mengembangkan ekonomi syariah dan memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota OKI.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri bernilai tambah tinggi dalam ekosistem ekonomi Islam, penguatan sektor halal, serta koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.
Diskusi dalam seminar juga membahas berbagai skenario dan opsi strategis ekonomi syariah untuk mengantisipasi dampak krisis global sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menjadi negara dengan peringkat pertama ekonomi syariah global pada tahun 2029 dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah mencapai 56,11 persen.
Febrian menegaskan bahwa penguatan ekonomi syariah dan industri halal merupakan bagian dari strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan inklusivitas.
“Ketika kita memperkuat industri halal dan ekonomi syariah, sesungguhnya kita sedang membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Dengan alasan ini, pembangunan ekonomi Islam menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dan menjadi kunci penting dari pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara Bappenas, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), dan DinarStandard diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan dan langkah antisipatif menghadapi dampak krisis global sekaligus menangkap peluang pertumbuhan baru bagi ekonomi syariah Indonesia.
“Ekonomi Islam bukan sekadar identitas preferensi agama, kerangka kerja ini menawarkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan,” pungkas Febrian.
Belum ada komentar