Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surabaya turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial (bansos).
Eri meminta proses verifikasi tidak lagi hanya berpatokan pada klasifikasi desil. Kondisi riil warga di lingkungan tempat tinggal harus menjadi bagian dari proses penentuan penerima bantuan.
Instruksi tersebut disampaikan Eri saat Apel Pagi Struktural di Halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (22/9/2026). Dalam arahannya, ia juga mengingatkan para pejabat struktural agar memahami jabatan sebagai instrumen pelayanan publik.
“Ketika kerja itu sebuah ibadah, maka lakukan dengan hati yang ikhlas. Muduno rek (Turun ke lapangan). Ketika saya turun ke lapangan, masih ada orang tidak punya yang belum mendapatkan bantuan apapun. Hari ini jangan pernah lihat lagi namanya desil,” ujar Eri di hadapan peserta apel.
Verifikasi Bansos Libatkan Warga
Eri meminta perwakilan dinas, mulai dari Ketua Tim Kerja (Katimja) hingga pejabat struktural dari berbagai dinas teknis, berkolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk mendatangi setiap RT dan RW secara berkala.
Penetapan warga penerima bantuan juga diminta dilakukan secara terbuka melalui forum warga di tingkat RT. Mekanisme tersebut melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan di lingkungan setempat.
“Pembahasannya harus melibatkan minimal tiga perempat warga dari RT tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah, camat, LPMK, serta tim pendamping dari pemkot,” terangnya.
Menurut Eri, mekanisme tersebut diperlukan agar kondisi warga yang membutuhkan bantuan dapat diketahui secara langsung. Ia menyoroti masih adanya warga miskin dan lansia yang tinggal seorang diri tetapi belum memperoleh bantuan.
“Ada lansia sendiri tidak pernah mendapatkan bantuan. Di mana kalian sebagai pejabat struktural. Mulai hari ini saya tidak mau lagi melihat ada warga yang tidak menerima bantuan ketika dia membutuhkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Eri juga menyinggung adanya warga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih menerima bantuan.
Ia mencontohkan temuan saat turun langsung ke lapangan, termasuk warga yang memiliki beberapa kendaraan bermotor atau gawai dalam jumlah banyak.
“Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Verifikasi di lapangan mengenai kelayakan warga penerima bantuan harus diserahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama warga di lingkungan setempat,” imbuhnya.
Karena itu, Eri meminta jajarannya meninggalkan mekanisme verifikasi yang dinilai belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi warga di lapangan.
Verifikasi secara langsung diharapkan dapat mempertemukan data administratif dengan kondisi masyarakat sebenarnya sebelum keputusan mengenai penerima bantuan ditetapkan.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkot Surabaya menerapkan sistem pengampu wilayah RW dengan melibatkan dinas-dinas teknis di luar kecamatan.
Dalam skema tersebut, dinas teknis akan mendampingi wilayah tertentu dan ikut melakukan pengawasan terhadap kondisi masyarakat.
Sebagai contoh, sebuah RW di Kelurahan Ketintang dapat diampu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Sementara wilayah di Gunung Anyar dapat diampu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag).
Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya memperkuat pengawasan terhadap proses verifikasi dan kondisi masyarakat di tingkat wilayah.
Eri juga menetapkan sanksi bagi dinas yang dinilai gagal menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi. Dinas tersebut akan diberi tanda berupa bendera hitam di depan kantornya.
“Berarti kalau dinasnya tidak bisa menjalankan itu, maka dinasnya akan saya kasih bendera hitam. Kalau sudah mendapatkan bendera hitam, satu bulan tidak ada perubahan, maka saya ganti mulai Kepala Dinas sampai dengan struktural Katimja-nya. Saya ganti semua karena kalian tidak bisa memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
Melalui instruksi tersebut, Eri meminta seluruh jajaran Pemkot Surabaya memastikan proses pendataan dan verifikasi penerima bansos dilakukan dengan melihat kondisi warga secara langsung, sekaligus melibatkan masyarakat dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.
Belum ada komentar