Krisis air bersih yang melanda Kabupaten Trenggalek semakin mendapat perhatian setelah kekeringan berdampak pada sekitar 60 desa. Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX, Suli Da’im, turun langsung ke enam kecamatan terdampak dan membantu penyediaan 60.000 liter air bersih.
Enam wilayah yang menjadi perhatian Suli Da’im meliputi Kecamatan Gandusari, Tugu, Pule, Pogalan, Watulimo, dan Trenggalek.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek per awal Oktober 2026, kekeringan dan krisis air bersih telah berdampak pada sekitar 60 desa. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan bersama agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Suli Da’im mengatakan kekeringan tidak semestinya hanya dilihat sebagai angka dalam laporan kebencanaan. Di balik puluhan desa yang terdampak, terdapat keluarga yang harus berjuang mendapatkan air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar. Kita bisa membayangkan betapa beratnya kehidupan warga ketika untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari saja mereka harus berjuang. Karena itu, kami berupaya hadir secara langsung dengan membantu penyediaan 60 ribu liter air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Suli Da’im, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban warga. Dalam situasi krisis air bersih, masyarakat membutuhkan tindakan yang dapat dirasakan secara langsung.
“Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran kita ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Jangan sampai warga harus menghadapi persoalan ini sendirian. Kami ingin membantu meringankan beban mereka, karena kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Sebagai Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPD PAN Trenggalek, Suli Da’im menegaskan semangat Gerak Cepat Bantu Rakyat perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, sebagaimana arahan Ketum Zulkifli Hasan, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan mendesak yang menyangkut kebutuhan dasar.
Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat bukan hanya mengenai jumlah bantuan yang diberikan. Kehadiran di tengah warga, mendengarkan keluhan, memahami kesulitan, dan mendorong penyelesaian masalah juga menjadi bagian penting.
“Gerak Cepat Bantu Rakyat bukan sekadar slogan. Semangat ini harus menjadi dorongan untuk bergerak ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Ketika warga kesulitan air bersih, kita harus berusaha hadir dan membantu sesuai kemampuan kita. Rakyat membutuhkan kepedulian yang nyata,” ungkapnya.
Kesulitan air bersih, lanjut dia, dapat memberikan dampak berlapis terhadap kehidupan keluarga. Warga tidak hanya kehilangan waktu dan tenaga untuk mendapatkan air, tetapi juga harus memikirkan kebutuhan air untuk berbagai aktivitas rumah tangga.
Kondisi tersebut dapat semakin memberatkan keluarga berpenghasilan rendah, lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang sedang sakit.
Karena itu, bantuan 60.000 liter air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Suli Da’im juga mengajak organisasi sosial, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait untuk bergotong royong membantu warga sesuai kebutuhan di lapangan.
Suli Da’im menilai penanganan darurat perlu berjalan beriringan dengan upaya mencari solusi jangka panjang. Meluasnya kekeringan hingga sekitar 60 desa dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Ia mendorong penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait agar distribusi air bersih berlangsung tepat sasaran, terutama bagi wilayah yang paling membutuhkan.
Selain penanganan darurat, ia menyebut perlunya pemetaan desa rawan kekeringan, pengembangan sumber air baku, pembangunan penampungan air hujan, serta penguatan sarana dan jaringan distribusi air bersih sesuai kondisi geografis setiap wilayah.
“Kalau setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan kekeringan, kita harus menyiapkan langkah yang lebih permanen. Bantuan air bersih memang penting untuk menjawab kebutuhan saat ini, tetapi pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat bisa memperoleh akses air yang lebih terjamin pada musim kemarau berikutnya,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil IX yang meliputi Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, dan Pacitan, Suli Da’im menegaskan pentingnya membawa persoalan masyarakat ke dalam agenda perjuangan kebijakan dan penganggaran sesuai kewenangannya.
Menurutnya, penanganan bencana tidak semestinya berhenti ketika kondisi darurat mereda. Masyarakat di wilayah rawan kekeringan membutuhkan akses terhadap sarana air bersih yang memadai dan berkelanjutan.
Kunjungan ke enam kecamatan terdampak menjadi kesempatan bagi Suli Da’im untuk melihat langsung persoalan yang dirasakan masyarakat. Ia menilai kehadiran di tengah warga merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat, bukan sekadar agenda seremonial.
“Ketika masyarakat sedang kesulitan, kita harus berusaha hadir. Saya memahami bahwa 60 ribu liter air bersih ini belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan kekeringan di Trenggalek. Namun, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membantu masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong semakin kuatnya kepedulian berbagai pihak terhadap krisis air bersih di Trenggalek.
Bagi Suli Da’im, persoalan kekeringan bukan hanya mengenai ketersediaan air, tetapi juga menyangkut kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat.
“Jangan biarkan warga merasa sendirian menghadapi kekeringan. Air bersih menyangkut kehidupan, kesehatan, dan martabat manusia. Mari kita bergerak bersama, membantu sesuai kemampuan, dan terus mendorong solusi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan yang sama,” pungkasnya.
Bantuan 60.000 liter air bersih dan kunjungan langsung ke enam kecamatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak kekeringan. Di sisi lain, persoalan yang meluas hingga sekitar 60 desa menunjukkan kebutuhan akan penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan.
Belum ada komentar