Pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 memberikan satu pesan penting: Jawa Timur memasuki tahun anggaran dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, sehingga setiap rupiah APBD harus dipastikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Dalam struktur yang disampaikan, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp26,407 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp27,423 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp1,016 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa RAPBD 2027 bukan sekadar persoalan menyusun angka pendapatan dan belanja, tetapi menyangkut bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas di tengah keterbatasan fiskal.
Secara kelembagaan, penyampaian pendapat Banggar ini merupakan bagian dari pembicaraan tingkat I Raperda APBD 2027 yang berlangsung pada 21 September 2026. Sebelumnya, DPRD dan Pemprov Jatim telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 pada Agustus 2026.
Pendapatan Turun, Jangan Sampai Inovasi Fiskal Ikut Mandek
Catatan Banggar bahwa pendapatan 2027 sekitar Rp26,4 triliun, turun tipis dibanding perubahan APBD 2026, harus dibaca secara serius. Terlebih, dalam bahan Banggar disebutkan realisasi pendapatan 2025 mencapai sekitar Rp29,8 triliun.
PAD diproyeksikan sekitar Rp17,7 triliun, sedangkan pajak daerah sekitar Rp13,3 triliun. Ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan Jawa Timur masih sangat membutuhkan kontribusi penerimaan berbasis pajak.
Karena itu, saya melihat rekomendasi Banggar mengenai perluasan sumber pendapatan melalui BUMD, optimalisasi aset daerah, investasi dan transfer menjadi sangat relevan. Banggar sendiri sebelumnya telah mendorong Pemprov Jatim memperkuat kemandirian fiskal agar tidak terus bertumpu pada pajak masyarakat.
Tetapi optimalisasi PAD jangan diterjemahkan semata-mata sebagai menaikkan beban masyarakat. Yang harus diperkuat adalah ekstensifikasi sumber pendapatan, digitalisasi, pengelolaan aset, peningkatan kinerja BUMD dan penciptaan iklim investasi.
Belanja Modal Jangan Menjadi Korban Efisiensi
Hal yang paling perlu mendapat perhatian adalah struktur belanja.
Belanja operasi mencapai sekitar Rp20,5 triliun, belanja transfer sekitar Rp5,05 triliun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp1,68 triliun atau sekitar 6 persen dari total belanja.
Di sinilah menurut saya Banggar perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pembangunan.
Efisiensi memang penting. Namun efisiensi bukan berarti sekadar memangkas anggaran. Efisiensi yang sesungguhnya adalah menghasilkan output dan outcome yang lebih besar dengan anggaran yang lebih rasional.
Belanja modal yang turun sekitar 22 persen sebagaimana tercantum dalam bahan Banggar harus dipastikan tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi maupun sarana pelayanan publik.
Apalagi tema RKPD Jawa Timur 2027 adalah penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menyampaikan bahwa RAPBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan Harus Tetap Menjadi Benteng Prioritas
Sebagai anggota Komisi E, saya memberi perhatian khusus terhadap postur pendidikan.
Dalam bahan Banggar disebutkan belanja fungsi pendidikan sekitar 3,1 persen, sementara belanja pegawai pendidikan sekitar Rp4,6 triliun dan TPG sekitar Rp1,4 triliun.
Angka tersebut harus dibaca hati-hati. Kita tidak boleh hanya melihat besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga berapa besar yang benar-benar masuk ke peningkatan kualitas pembelajaran.
Guru harus mendapatkan kepastian kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama pemerintah harus memastikan ada anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensi guru, literasi, numerasi, sains-teknologi, sarana pendidikan dan penguatan kualitas sekolah.
APBD pendidikan harus menghasilkan perubahan di ruang kelas, bukan berhenti pada penyerapan anggaran.
Perlindungan Sosial Harus Tepat Sasaran
Catatan Banggar mengenai perlindungan sosial juga penting. Dalam situasi fiskal yang terbatas, program bantuan sosial harus semakin berbasis data dan tepat sasaran.
Kita tidak boleh membiarkan efisiensi anggaran justru membuat masyarakat miskin kehilangan perlindungan. Sebaliknya, bantuan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan data yang terus diperbarui dan mekanisme pengawasan yang kuat.
APBD Bukan Sekadar Seimbang di Atas Kertas
Defisit sekitar Rp1 triliun pada dasarnya bukan persoalan selama pembiayaannya sehat, terukur dan sesuai ketentuan. Bahan Banggar mencatat penerimaan pembiayaan sekitar Rp1,5 triliun, dengan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp484 miliar, sehingga pembiayaan neto sekitar Rp1,016 triliun untuk menutup defisit.
Namun prinsip kehati-hatian tetap harus menjadi pegangan.
Bagi saya, ukuran keberhasilan RAPBD 2027 bukan apakah pemerintah mampu menghabiskan anggaran, tetapi apakah APBD mampu mengubah kualitas hidup masyarakat Jawa Timur.
Maka pembahasan berikutnya harus lebih substantif: setiap program perlu diuji dengan tiga pertanyaan sederhana—apa masalahnya, berapa anggarannya, dan apa hasil nyata yang diterima rakyat?
Karena APBD pada akhirnya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah. APBD adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat.
Dan ketika ruang fiskal semakin sempit, maka keberpihakan anggaran justru harus semakin jelas: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan dasar, penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan yang merata tidak boleh kehilangan tempat.
Belum ada komentar