Suli Da’im Soroti Keterwakilan 13 Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Minta Dinas Pendidikan Transparan

Suli Da’im Soroti Keterwakilan 13 Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Minta Dinas Pendidikan Transparan
ejatimnews,

Komposisi 13 anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2027–2032 menjadi perhatian Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, H. Suli Da’im. Ia meminta Dinas Pendidikan Jatim menjelaskan secara terbuka dasar penetapan, kriteria seleksi, hingga pertimbangan keterwakilan organisasi kemasyarakatan dalam susunan keanggotaan tersebut.

Sorotan itu berkaitan dengan pentingnya proporsionalitas keterwakilan berbagai unsur masyarakat dalam lembaga yang memiliki peran strategis terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Suli, ekosistem pendidikan di Jawa Timur tidak hanya dibangun pemerintah, tetapi juga melibatkan banyak organisasi kemasyarakatan yang mengelola sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi.

Karena itu, proses seleksi Dewan Pendidikan perlu memperhatikan keberagaman unsur yang selama ini berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di daerah.

“Pendidikan di Jawa Timur tumbuh melalui kontribusi banyak pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan yang mengelola sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Karena itu, penting memastikan bahwa proses seleksi Dewan Pendidikan mempertimbangkan keberagaman ekosistem pendidikan secara adil dan proporsional,” ujarnya.

Suli menegaskan, kritik terhadap komposisi keanggotaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersoalkan individu yang telah terpilih. Ia justru menekankan pentingnya transparansi proses agar keputusan kelembagaan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Yang perlu kita dorong bukan polemik tentang siapa yang terpilih, melainkan bagaimana prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada unsur masyarakat yang kontribusinya besar terhadap pendidikan tetapi belum terwakili secara memadai, hal itu patut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Suli menilai organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan lembaga pendidikan luas merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan Jawa Timur. Pengalaman dan kontribusi mereka dinilai patut menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun keterwakilan masyarakat di Dewan Pendidikan.

Meski demikian, aspek keterwakilan tetap perlu berjalan seiring dengan kompetensi, integritas, serta mekanisme seleksi yang berlaku.

Untuk itu, ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur memberikan penjelasan kepada Komisi E DPRD Jatim mengenai proses penetapan 13 anggota Dewan Pendidikan periode 2027–2032.

Penjelasan tersebut diharapkan mencakup kriteria seleksi, mekanisme penilaian, serta pertimbangan dalam menentukan komposisi keterwakilan unsur masyarakat.

Bagi Suli, keterbukaan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap Dewan Pendidikan. Terlebih, lembaga tersebut memiliki posisi strategis dalam memberikan pertimbangan dan mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Promo Perumahan Grand Eastern

Di tengah catatan mengenai proses seleksi, Suli Da’im tetap menyampaikan ucapan selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur yang telah ditetapkan untuk periode 2027–2032.

Ia berharap seluruh anggota dapat menjalankan amanah secara independen, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

“Selamat kepada 13 anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2027–2032. Semoga dapat menjalankan amanah dengan bijaksana, membawa gagasan-gagasan segar, dan menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat,” tuturnya.

Menurut Suli, Dewan Pendidikan harus mampu menjalankan peran sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan kebijakan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan pendidikan.

Keberagaman latar belakang dan pengalaman para anggotanya juga diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam merespons berbagai persoalan pendidikan.

Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas.

“Dewan Pendidikan harus menjadi rumah bersama bagi kemajuan pendidikan Jawa Timur. Kritik harus disampaikan dengan niat memperbaiki, sedangkan pemerintah perlu menjawabnya dengan keterbukaan. Tujuan akhirnya satu: menghadirkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Bagi Suli, transparansi dan keterwakilan bukan sekadar persoalan komposisi kelembagaan. Keduanya menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh unsur masyarakat yang berkontribusi terhadap pendidikan memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan demi kemajuan pendidikan Jawa Timur.

Banner Iklan Website

Belum ada komentar

Kirim Berita Anda

Punya kegiatan, rilis resmi, atau informasi menarik? Kirimkan berita dan foto ke redaksi ejatimnews.com.

Terbuka untuk sekolah, kampus, instansi, dan komunitas.

Kirim via Email