Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mempercepat langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi meningkat pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan Suli Da’im menyusul peringatan BPBD Jatim terkait potensi kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Timur selama musim kemarau tahun ini.
Mengutip dari keterangan yang diterima, Suli menilai langkah mitigasi awal yang dilakukan BPBD Jatim patut diapresiasi karena dinilai cepat membaca potensi bencana di berbagai wilayah.
“Kami mengapresiasi langkah cepat BPBD Jawa Timur di bawah koordinasi Pak Gatot Soebroto yang sejak awal sudah memetakan daerah rawan kekeringan dan menyiapkan mitigasi. Ini penting karena ancaman tahun ini diprediksi lebih berat dibanding tahun sebelumnya,” ujar Ketua Umum IKA Umsura itu, Senin (25/5/2026).
Sejumlah daerah di Jawa Timur diketahui telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, di antaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Data BPBD Jawa Timur mencatat potensi kekeringan tahun 2026 diperkirakan berdampak pada 916 desa di 29 kabupaten.
Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan durasi kemarau yang cukup panjang sehingga berpotensi memicu kekeringan ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan.
Politisi senior PAN tersebut mengatakan dampak kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga kondisi ekonomi warga desa.
“Kalau kekeringan ini tidak diantisipasi sejak awal, dampaknya akan luas. Bukan hanya masyarakat kesulitan air bersih, tetapi hasil pertanian turun, peternakan terdampak, bahkan bisa memicu persoalan sosial baru,” katanya.
Ia juga meminta distribusi bantuan air bersih dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu kondisi kritis terjadi di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan pola distribusi air bersih berskala besar terutama di wilayah yang selama ini menjadi daerah rawan kekeringan.
Selain itu, Suli Da’im mendorong penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
“Mitigasi kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Harus ada kerja kolaboratif. Mulai pemetaan sumber air, optimalisasi embung, sumur bor, irigasi, sampai edukasi masyarakat tentang penghematan air,” tegasnya.
Terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan, ia meminta langkah antisipasi dilakukan lebih dini, khususnya di kawasan rawan seperti wilayah Tapal Kuda dan Pantura.
“Kita tidak boleh menunggu kebakaran besar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi prioritas. Kalau perlu kesiapan water bombing dan personel lapangan sudah dipetakan sejak sekarang,” ujarnya.
Suli berharap kesiapan pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak kekeringan sehingga masyarakat tidak mengalami krisis air berkepanjangan saat puncak musim kemarau.
“Bencana kekeringan ini memang rutin terjadi, tetapi jangan dianggap biasa. Karena setiap tahun tantangannya berbeda. Negara harus hadir memastikan masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya.
Belum ada komentar