Kebijakan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah yang digagas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Suli Da’im yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu, pembatasan gadget dinilai penting di tengah derasnya arus digitalisasi yang semakin memengaruhi perilaku pelajar.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Regulasi itu menegaskan pentingnya pengawasan penggunaan teknologi digital, terutama di lingkungan pendidikan formal.
Lebih lanjut, Suli menyebut kebijakan ini akan diterapkan di jenjang SMA, SMK, hingga SLB di seluruh Jawa Timur. Tujuannya untuk mengurangi distraksi saat belajar, mencegah paparan konten negatif, serta menekan potensi kecanduan digital di kalangan siswa.
“Saya menyambut baik kebijakan ini sebagai langkah progresif. Namun demikian, ada catatan penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif. Diperlukan petunjuk teknis (juknis) yang lebih aplikatif agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tidak menimbulkan multitafsir,” harapnya.
Ia menambahkan, sejumlah aspek perlu diperjelas dalam petunjuk teknis, seperti mekanisme pembatasan di dalam kelas, pengaturan penggunaan gadget untuk kebutuhan pembelajaran, peran guru dalam pengawasan, hingga keterlibatan orang tua di rumah.
Tanpa panduan teknis yang jelas, implementasi kebijakan dikhawatirkan akan berbeda-beda di tiap sekolah dan berpotensi menimbulkan resistensi.
Selain itu, Suli menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat edukatif, bukan sekadar represif. Pembatasan penggunaan gadget harus dibarengi dengan penguatan literasi digital agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Jawa Timur untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pembentukan karakter.
Di satu sisi, digitalisasi tetap menjadi kebutuhan. Namun di sisi lain, kontrol serta etika penggunaan teknologi harus diperkuat agar tidak berdampak negatif bagi generasi muda.
Sebagai penutup, politisi senior tersebut berharap adanya sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung kebijakan ini.
“Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua, kebijakan pembatasan gadget ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sekaligus melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan teknologi yang tidak terkendali,” pungkasnya.
Belum ada komentar