Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., menilai panjangnya antrean operasi di RSUD Dr. Soetomo perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, adil, dan berkualitas, khususnya bagi pasien dari keluarga kurang mampu.
Suli Da’im mengapresiasi penjelasan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Soetomo, Prof. Ahmad Suryawan, yang telah menyampaikan kondisi antrean operasi bedah saraf serta langkah-langkah yang dilakukan rumah sakit dalam memberikan perhatian kepada pasien yang menjadi prioritas. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui penjelasan administratif.
“Yang harus kita lihat adalah substansi persoalannya. Ketika seorang pasien tumor otak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan tindakan operasi, tentu ada persoalan kapasitas layanan yang harus segera diselesaikan. Ini bukan semata-mata masalah rumah sakit, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Suli Da’im.
Menurutnya, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi umumnya bergantung pada rumah sakit milik pemerintah untuk memperoleh layanan kesehatan. Karena itu, pemerintah harus memastikan keterbatasan finansial tidak menjadi penyebab keterlambatan pasien memperoleh tindakan medis yang dibutuhkan.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menunggu dalam ketidakpastian. Mereka datang ke rumah sakit pemerintah karena berharap mendapatkan perlindungan negara. Jangan sampai antrean yang terlalu panjang justru menimbulkan persepsi bahwa negara lambat merespons penderitaan rakyat,” ujarnya.
Ia menilai panjangnya antrean operasi menjadi indikator bahwa kapasitas pelayanan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong mengkaji berbagai langkah, mulai dari penambahan ruang operasi, penguatan jumlah dokter spesialis, penyediaan peralatan kesehatan, hingga optimalisasi jam pelayanan.
Selain itu, Suli Da’im juga menekankan pentingnya memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan. Menurutnya, beban pelayanan bedah saraf tidak harus seluruhnya terpusat di RSUD Dr. Soetomo apabila rumah sakit lain di Jawa Timur dapat diperkuat dari sisi kompetensi maupun fasilitas melalui jejaring pelayanan yang terintegrasi.
“Kita harus membangun sistem pelayanan yang lebih adaptif. Jika kapasitas di RSUD Dr. Soetomo sudah melampaui kemampuan, pemerintah harus menyiapkan skema rujukan dan pemerataan layanan ke rumah sakit lain yang memenuhi standar. Dengan demikian, waktu tunggu pasien dapat ditekan tanpa mengurangi mutu pelayanan,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im menyatakan akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas layanan kesehatan rujukan di Jawa Timur agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kita tentu tidak ingin muncul persepsi di masyarakat bahwa RSUD Dr. Soetomo abai terhadap pasien. Saya meyakini para dokter dan tenaga kesehatan telah bekerja maksimal. Namun ketika kapasitas pelayanan tidak lagi sebanding dengan jumlah pasien, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya. Di sinilah pemerintah harus hadir dengan kebijakan, anggaran, dan langkah nyata,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada dedikasi tenaga medis, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan bukan hanya banyaknya pasien yang dilayani, tetapi juga seberapa cepat negara mampu memberikan harapan kepada masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Karena itu, pemerintah harus segera mencari jalan terbaik agar antrean panjang tidak menjadi beban baru bagi rakyat yang sedang sakit,” pungkasnya.
Belum ada komentar