Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., mengapresiasi respons Presiden Prabowo Subianto yang akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi negeri.
Menurut Suli Da’im, pernyataan Presiden tersebut merupakan respons penting terhadap aspirasi masyarakat, khususnya anak-anak muda yang menghadapi persoalan mahalnya biaya pendidikan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri.
“Saya sangat mengapresiasi respons Pak Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan, mendapat perhatian serius dari pemerintah. Persoalan biaya pendidikan, terutama masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur mandiri, memang menjadi kegelisahan banyak keluarga,” ujar dosen FEB Umsura tersebut.
Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan saat menghadiri puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Presiden menyatakan akan segera menggelar ratas dan menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus dapat digratiskan.
Suli Da’im menilai, persoalan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari sisi akses masuk sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga kemampuan keluarga untuk membiayai proses pendidikan hingga selesai.
“Banyak anak kita memiliki kemampuan akademik dan cita-cita tinggi, tetapi kemudian berhadapan dengan tembok biaya. Jangan sampai anak orang miskin harus berhenti bermimpi hanya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan,” katanya.
Ia menilai aspirasi yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden memiliki makna penting karena pendidikan merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Zulhas sebelumnya menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses secara luas dan tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dapat dinikmati masyarakat tertentu.
Karena itu, Suli Da’im berharap ratas yang akan dilakukan Presiden tidak berhenti pada gagasan, tetapi menghasilkan keputusan konkret, termasuk kejelasan skema pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, serta keberpihakan terhadap keluarga masyarakat berpenghasilan rendah.
“Harapan kita, ratas nanti menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab persoalan rakyat. Jangan sampai semangat pendidikan gratis bagus di tingkat kebijakan, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada biaya-biaya yang membuat masyarakat kesulitan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im juga menilai kebijakan pendidikan gratis harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan guru, sarana-prasarana, kualitas pembelajaran, hingga dukungan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Gratis itu penting, tetapi kualitas juga harus dijaga. Kita ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang terjangkau sekaligus berkualitas. Negara harus hadir dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi,” ujarnya.
Menurut Suli Da’im, respons Presiden tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa politik harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
“Ini adalah contoh bahwa politik harus kembali pada kebutuhan rakyat. Ketika ada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur politik dan kemudian mendapat respons kebijakan dari pemerintah, maka di situlah politik memberikan manfaat,” katanya.
Ia menegaskan, PAN akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
“Semangat PAN adalah Gerak Cepat Bantu Rakyat. Pendidikan adalah salah satu bentuk bantuan paling strategis karena yang kita bantu bukan hanya hari ini, tetapi masa depan anak-anak Indonesia,” kata Suli Da’im.
Ia berharap komitmen Presiden Prabowo dan aspirasi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.
“Semoga ratas nanti menghasilkan keputusan sesuai dengan harapan Bang Zulhas dan harapan masyarakat. Kita ingin anak-anak kita tidak lagi melihat biaya pendidikan sebagai penghalang untuk meraih cita-cita. Negara harus hadir dan memastikan tidak ada anak bangsa yang kehilangan kesempatan hanya karena persoalan biaya,” pungkasnya.
Belum ada komentar