Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Surabaya. Kegiatan pendataan yang berlangsung hingga Agustus 2026 tersebut bertujuan memetakan kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan.
Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan berfokus pada pendataan aktivitas ekonomi, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan berskala besar.
Di Surabaya, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitar 1.402 perusahaan besar, 13 ribu usaha menengah, serta sekitar 490 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai wilayah.
“Hasil sensus ini akan menjadi gambaran kondisi ekonomi dan perkembangan usaha yang ada di masyarakat,” kata Arrief, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, data yang diperoleh dari sensus tersebut akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam merancang berbagai kebijakan ekonomi, termasuk pengembangan usaha, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.
Karena itu, Arrief menilai partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus di lapangan. Salah satunya adalah kejenuhan responden yang merasa terlalu sering diminta memberikan data dalam berbagai kegiatan pendataan.
Meski demikian, BPS optimistis target pendataan dapat tercapai melalui pendekatan persuasif yang dilakukan para petugas sensus.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS mengerahkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas.
Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 800 perusahaan besar telah berhasil didata. Sementara itu, dalam dua hari pertama pelaksanaan pendataan langsung ke lapangan, sekitar 8.000 unit usaha telah berhasil dijangkau.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut menjadi responden sensus menilai pembaruan data secara berkala diperlukan agar kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat.
“Updating data memang harus dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Eri.
Menurutnya, data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memahami perkembangan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung transparansi dalam penyaluran berbagai program bantuan maupun pemberdayaan.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Surabaya dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Belum ada komentar