Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur dalam periode 2024–2025 menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara besarnya penyertaan modal dengan capaian kinerja keuangan, khususnya dalam bentuk dividen.
Hingga tahun 2023, total penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai sekitar Rp4,15 triliun, dengan tambahan rencana suntikan modal yang terus berlanjut, termasuk pada sektor perbankan daerah. Namun demikian, rata-rata kontribusi dividen BUMD masih berada pada kisaran Rp457 miliar per tahun, dengan dominasi signifikan dari Bank Jatim yang menyumbang hampir 90% dari total penerimaan.
Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan efektivitas pengelolaan BUMD. Secara akademik, fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori manajemen dan ekonomi kelembagaan.
Inefisiensi Alokasi Sumber Daya dan Kinerja Organisasi
Dalam perspektif manajemen kinerja, Peter Drucker menekankan bahwa efektivitas organisasi tidak diukur dari besarnya input (modal), tetapi dari kemampuan menghasilkan output yang bernilai (results-oriented management).
Ketika penyertaan modal terus meningkat tanpa diikuti peningkatan dividen yang proporsional, maka terdapat indikasi inefficiency in resource allocation. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD belum sepenuhnya mengadopsi prinsip performance-based management, di mana setiap keputusan investasi seharusnya didasarkan pada proyeksi pengembalian (return on investment) yang jelas dan terukur.
Masalah Keagenan dan Tata Kelola
Kondisi BUMD juga dapat dijelaskan melalui teori agency yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen dan William Meckling. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah bertindak sebagai principal, sementara direksi dan manajemen BUMD sebagai agent.
Ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) serta lemahnya mekanisme pengawasan dapat memunculkan agency problem, yaitu ketika manajemen tidak sepenuhnya bertindak untuk kepentingan pemilik.
Dalam konteks BUMD, problem ini sering kali diperparah oleh intervensi non-ekonomis, termasuk pertimbangan politik dalam pengangkatan manajemen. Akibatnya, orientasi bisnis menjadi kabur dan tidak sepenuhnya berbasis pada efisiensi dan profitabilitas.
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan Organisasi
Faktor lain yang krusial adalah kualitas sumber daya manusia dalam struktur BUMD. Jim Collins dalam kerangka Level 5 Leadership dan konsep First Who, Then What menegaskan bahwa organisasi unggul selalu diawali dengan penempatan individu yang tepat sesuai kompetensinya.
Ketika posisi strategis dalam BUMD diisi oleh individu yang tidak memiliki kesesuaian dengan core business, maka risiko kegagalan strategis meningkat secara signifikan. Dalam literatur manajemen strategis, hal ini dikenal sebagai misalignment between human capital and organizational goals.
Implikasinya tidak hanya pada rendahnya kinerja keuangan, tetapi juga pada ketidakmampuan organisasi dalam merespons dinamika pasar dan menciptakan inovasi.
Krisis Fokus dan Keunggulan Kompetitif
Dari perspektif strategi bisnis, Michael Porter menekankan pentingnya competitive advantage yang dibangun melalui fokus pada sektor atau kompetensi inti tertentu.
Banyak BUMD menghadapi persoalan dalam menentukan dan mempertahankan core business, sehingga terjebak dalam diversifikasi yang tidak berbasis kapabilitas. Akibatnya, BUMD kesulitan bersaing dengan sektor swasta yang lebih adaptif dan efisien.
Ketidakjelasan posisi strategis ini juga berdampak pada rendahnya kontribusi dividen, sebagaimana terlihat pada beberapa BUMD yang hanya memberikan imbal hasil di bawah 2% dari total modal yang disertakan.
Reformasi Regulasi dan Arah Kebijakan
Upaya Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Timur dalam merevisi Peraturan Daerah tentang BUMD merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka tata kelola.
Penekanan pada kelayakan bisnis (business feasibility) sebagai dasar penyertaan modal mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih rasional dan berbasis kinerja.
Namun demikian, reformasi regulasi harus diiringi dengan implementasi kebijakan yang konsisten. Dalam kerangka good corporate governance, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperkuat, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness).
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Teori
Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis:
- Penguatan Mekanisme Seleksi Manajemen
Proses fit and proper test harus dilakukan secara independen dan berbasis kompetensi profesional untuk meminimalkan bias politik dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. - Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja
Setiap BUMD perlu memiliki Key Performance Indicators (KPI) yang jelas, terukur, dan terikat pada kontrak kinerja (performance contract). - Evaluasi Portofolio Bisnis
Pemerintah daerah perlu melakukan portfolio restructuring untuk menentukan BUMD yang layak dipertahankan, direstrukturisasi, atau didivestasi. - Penguatan Fungsi Pengawasan
Peran dewan pengawas dan auditor harus diperkuat untuk mengurangi agency problem dan meningkatkan akuntabilitas.
Fokus pada Core Business dan Nilai Publik
BUMD harus diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan dividen, tetapi juga menciptakan public value, khususnya dalam mendukung UMKM dan pembangunan ekonomi daerah.
BUMD memiliki posisi strategis dalam perekonomian daerah, baik sebagai sumber pendapatan asli daerah maupun sebagai instrumen kebijakan ekonomi.
Namun tanpa tata kelola yang profesional dan berbasis teori manajemen yang kuat, BUMD berpotensi menjadi inefisien dan membebani keuangan daerah.
Oleh karena itu, reformasi BUMD tidak cukup hanya melalui peningkatan penyertaan modal, tetapi harus diarahkan pada transformasi kelembagaan yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, dan fokus strategis.
Dengan demikian, BUMD dapat berfungsi optimal sebagai entitas bisnis yang sehat sekaligus agen pembangunan daerah.
Belum ada komentar