Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri menjual seragam sekolah kepada siswa dengan skema yang membebani orang tua. Kebijakan ini diambil setelah muncul keluhan wali murid mengenai perbedaan harga seragam di lingkungan sekolah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan adanya ketimpangan harga seragam, terutama seragam batik, antara satu sekolah dan sekolah lainnya.
Dalam sejumlah kasus, harga seragam batik di lingkungan sekolah mencapai Rp115.000. Sementara itu, harga di pasaran luar sekolah berkisar Rp80.000 hingga Rp90.000.
Menurut Eri, perbedaan harga dan kualitas seragam berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara siswa. Karena itu, Pemkot Surabaya ingin memastikan seluruh pelajar memiliki kesempatan mengenakan seragam dengan standar kualitas yang sama.
“Kalau kualitas kain beda-beda, nanti siswa dari keluarga tidak mampu mendapat kain yang warnanya berbeda. Akhirnya tidak ada kesetaraan. Negara ini harus mengusung prinsip berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Saya ingin semua siswa memakai seragam dengan standar dan kualitas yang sama, yang membedakan hanya identitas nama sekolahnya,” tegas Eri, Kamis (24/9/2026).
Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh membebani siswa atau wali murid dengan penjualan paket seragam.
Orang tua tetap dapat membeli seragam nasional, seperti putih-merah untuk SD dan putih-biru untuk SMP, di toko atau tempat penjualan mana pun. Dengan demikian, wali murid memiliki keleluasaan memilih tempat pembelian sesuai kebutuhan dan kemampuan.
Eri juga meminta agar pengadaan seragam, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan standar seragam sekolah, dikoordinasikan melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.
“Kalau untuk seragam batik, saya ingin untuk SD sama semua dan untuk SMP juga sama. Jadi nanti akan diproduksi secara terpusat agar memiliki motif, warna, dan kualitas yang seragam dengan harga yang murah,” kata Eri.
Pemkot berharap kebijakan tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga ketika memasuki tahun ajaran baru sekaligus menjaga kesetaraan di lingkungan sekolah.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan, selama ini seragam nasional dan Pramuka telah memiliki standar yang sama. Namun, seragam tematik seperti batik dan pakaian olahraga masih memiliki motif, desain, serta warna yang berbeda-beda di setiap sekolah.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu perbedaan harga dan menimbulkan beban tambahan bagi wali murid.
Untuk mengatasi persoalan itu, Dispendik Surabaya menyiapkan penyamaan motif batik dan seragam olahraga bagi seluruh SD negeri dan SMP negeri mulai 2027.
“Tahun depan, seragam batik dan olahraga akan kita seragamkan untuk seluruh SD dan SMP negeri di Surabaya. Jadi seperti baju KORPRI bagi pegawai negeri, motifnya sama persis se-Surabaya. Tidak ada lagi sekolah yang bikin gambar atau desain sendiri-sendiri,” jelas Febrina.
Dispendik juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk menyiapkan motif batik khas Surabaya. Motif tersebut direncanakan ditetapkan melalui ketentuan formal, kemudian diproduksi dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Pelibatan UMKM diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi pelaku industri lokal sekaligus menyediakan seragam dengan standar harga dan kualitas yang lebih terukur.
Febrina menegaskan, sekolah harus kembali berfokus pada fungsi utama sebagai lembaga pendidikan. Guru dan kepala sekolah diharapkan dapat mencurahkan perhatian pada proses belajar mengajar, bukan pada kegiatan bisnis penjualan seragam.
“Pak Wali Kota sudah memberikan arahan keras kepada kami dan seluruh pihak sekolah bahwa tidak boleh lagi ada penjualan seragam di lingkungan sekolah. Marwah sekolah kita kembalikan penuh untuk edukasi. Tugas guru dan kepala sekolah adalah menjadi pengajar yang baik bagi anak-anak Surabaya,” ujar Febrina.
Ia juga menegaskan bahwa orang tua dapat membeli seragam di toko umum maupun sentra UMKM sesuai harga pasar. Sekolah tidak dibenarkan mencari keuntungan dari selisih harga di atas harga pasaran.
Untuk seragam yang masih tersedia di sekolah, Dispendik juga mengingatkan agar stok tersebut tidak dijual dengan tujuan mengambil keuntungan.
Pemkot Surabaya berharap kebijakan ini memberikan kepastian harga, mengurangi beban finansial wali murid, dan menjaga kesetaraan antarsiswa. Di sisi lain, standardisasi seragam diharapkan mendukung pengembangan UMKM lokal melalui mekanisme produksi yang terkoordinasi.
Belum ada komentar