Pemangkasan anggaran Dinas Pendidikan Jawa Timur sekitar Rp104,5 miliar dalam Perubahan APBD 2026 mendapat perhatian Anggota Komisi E DPRD Jatim, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma.
Suli Da’im menegaskan efisiensi anggaran memang diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus dipastikan tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan, kesejahteraan guru, maupun pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Karena itu, efisiensi jangan sampai mengorbankan guru dan siswa. Kita harus memastikan hak dan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Suli Da’im, kebutuhan sektor pendidikan di Jawa Timur masih cukup besar. Penguatan tersebut mencakup kesejahteraan dan kompetensi guru, rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, hingga fasilitas pembelajaran.
Suli Da’im menilai keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan harus dapat dirasakan langsung oleh guru dan peserta didik di sekolah.
“Keberpihakan anggaran harus dirasakan sampai ke ruang kelas. Jangan kita bicara transformasi pendidikan, tetapi masih ada sekolah yang sarana-prasarananya belum memadai,” ujarnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) itu juga meminta proses efisiensi anggaran dilakukan secara transparan dan berdasarkan skala prioritas.
Menurutnya, pengurangan anggaran perlu dikaji agar tidak mengganggu program yang memberikan dampak langsung terhadap guru dan peserta didik.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mendorong agar pembahasan APBD tetap menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia.
Ia menilai keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya belanja yang direalisasikan. Dampak anggaran terhadap kondisi guru, sekolah, proses pembelajaran, dan masa depan peserta didik juga harus menjadi ukuran.
“Ukuran keberhasilan anggaran pendidikan bukan hanya berapa yang dibelanjakan, tetapi apa dampaknya: guru lebih sejahtera, sekolah lebih layak, pembelajaran lebih berkualitas, dan masa depan anak-anak Jawa Timur semakin baik,” pungkas anggota DPRD dari Dapil IX Ponorogo, Ngawi, Magetan, Trenggalek, dan Pacitan.
Belum ada komentar