Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma.
Ia meminta rencana tersebut dikaji secara komprehensif agar kebijakan efisiensi tidak justru berdampak terhadap kesehatan fiskal pemerintah daerah.
Menurut Suli Da’im, keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki posisi strategis dalam menopang ekosistem ekonomi dan keuangan daerah. Karena itu, pembahasan mengenai payroll ASN tidak cukup hanya melihat aspek teknis penyaluran gaji.
Dampaknya terhadap likuiditas BPD, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pembiayaan masyarakat, hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu diperhitungkan.
“Yang kita jaga bukan sekadar rekening tempat gaji ASN masuk, tetapi ekosistem fiskal daerah. Jangan sampai efisiensi jangka pendek justru melemahkan kekuatan fiskal daerah dalam jangka panjang,” ujar Suli Da’im.
Dosen ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) itu menilai dana pemerintah daerah yang dikelola melalui RKUD memiliki fungsi strategis dalam menjaga perputaran ekonomi daerah.
Karena itu, apabila terjadi perpindahan dana secara besar-besaran dari BPD ke bank lain, konsekuensinya terhadap likuiditas dan kemampuan BPD menjalankan fungsi intermediasi perlu dihitung secara cermat.
“BPD bukan hanya tempat menyimpan atau menyalurkan dana pemerintah daerah. BPD juga mempunyai tanggung jawab untuk menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” katanya.
Suli Da’im juga mengingatkan adanya kaitan antara kesehatan BPD dan kapasitas fiskal daerah. Ketika kinerja BUMD meningkat dan memberikan dividen kepada pemerintah daerah, manfaatnya pada akhirnya kembali kepada masyarakat melalui APBD.
“Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh. Kalau BPD sehat, kemampuan memberikan pembiayaan kepada sektor produktif semakin kuat. Kalau ekonomi daerah bergerak, basis penerimaan daerah juga berpotensi meningkat,” jelasnya.
Meski mendukung keberadaan BPD, Suli Da’im menegaskan dukungan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pemberian perlakuan khusus tanpa evaluasi.
Bank Jatim sebagai BPD Jawa Timur, menurutnya, tetap perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat digitalisasi, meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta memastikan keamanan transaksi.
“BPD harus kompetitif. Jangan hanya mengandalkan status sebagai bank daerah. Pelayanan kepada ASN harus mudah, cepat, aman dan efisien. Jadi kepentingan daerah dan kepentingan nasabah harus sama-sama terlindungi,” tegasnya.
Menurut Suli Da’im, solusi atas wacana tersebut bukan dengan mempertentangkan Himbara dan BPD. Yang lebih penting adalah memastikan desain kebijakan perbankan pemerintah mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana RKUD tetap kuat, BPD tetap sehat, ASN mendapatkan layanan payroll yang baik, dan dana publik memberikan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.
Suli Da’im pun mendorong agar setiap kebijakan mengenai pengelolaan payroll ASN daerah didasarkan pada kajian fiskal yang terukur.
Kajian tersebut, menurutnya, perlu menghitung dampaknya terhadap likuiditas BPD, pembiayaan UMKM, PAD, dividen BUMD, serta keberlanjutan pelayanan publik.
“Prinsipnya sederhana: fiskal daerah harus sehat, BPD harus kuat, ekonomi daerah harus bergerak, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk efisiensi justru menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar bagi daerah,” pungkasnya.
Belum ada komentar