Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia tidak semestinya menjadi bahan pertentangan. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh garis kemiskinan serta tujuan pengukuran yang digunakan masing-masing lembaga.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., mengatakan perbedaan metodologi itu perlu dipahami secara utuh agar masyarakat tidak keliru membaca data kemiskinan.
BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2026 disebut sebesar Rp669.235 per orang per bulan. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang ditujukan untuk membandingkan standar hidup antarnegara.
“Jangan sampai masyarakat bingung atau bahkan menyimpulkan bahwa salah satu angka pasti salah. Keduanya memiliki fungsi dan metodologi yang berbeda. BPS lebih relevan untuk melihat kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, sedangkan ukuran Bank Dunia penting untuk melihat posisi Indonesia dalam perspektif global,” ujar Suli Da’im yang juga dosen ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).
Menurut Suli Da’im, angka kemiskinan nasional sebesar 8,07 persen tetap perlu menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun program pengentasan kemiskinan.
Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah menganggap persoalan kemiskinan telah selesai. Penurunan persentase kemiskinan perlu diikuti dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata.
“Penurunan kemiskinan dari 8,47 persen menjadi 8,07 persen tentu patut diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada keberhasilan statistik. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah pendapatan keluarga semakin aman, apakah anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, apakah masyarakat memperoleh layanan kesehatan, dan apakah mereka memiliki pekerjaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, Suli Da’im menilai kemiskinan perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Menurutnya, kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Suli Da’im yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim menilai ukuran kemiskinan Bank Dunia dengan standar internasional perlu ditempatkan sebagai alarm kebijakan, bukan sebagai alat untuk menyalahkan pemerintah.
“Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar, justru ini harus menjadi bahan introspeksi. Artinya, meskipun secara statistik kemiskinan nasional menurun, masih ada kelompok masyarakat yang secara standar kehidupan belum memiliki tingkat kesejahteraan yang kuat. Ini yang harus kita perhatikan bersama,” kata Ketua Umum IKAUmsura.
Ia juga menyoroti karakteristik kemiskinan di Jawa Timur yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Karena itu, menurutnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang seragam.
Program pemerintah, lanjut dia, perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi kelompok rentan, tetapi dalam jangka panjang harus disertai penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan UMKM, akses permodalan, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Kita jangan hanya memindahkan masyarakat dari kategori miskin menjadi tidak miskin secara statistik. Yang kita inginkan adalah masyarakat benar-benar naik kelas secara ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Selain kebijakan, Suli Da’im mengingatkan pentingnya kualitas data penerima program pemerintah. Perbedaan ukuran kemiskinan, menurutnya, dapat menjadi momentum untuk memperbaiki integrasi data agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
“Data kemiskinan harus terus diperbarui dan diverifikasi sampai tingkat desa. Kita membutuhkan data yang mampu menjawab siapa yang miskin, siapa yang rentan miskin, apa penyebabnya, dan intervensi apa yang paling tepat untuk mereka.”
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terjebak dalam perdebatan mengenai angka mana yang paling benar. Seluruh indikator kemiskinan, menurutnya, justru perlu digunakan secara saling melengkapi.
“Bagi saya, angka BPS dan Bank Dunia bukan untuk dipertentangkan. BPS memberikan cermin kondisi domestik kita, sementara Bank Dunia memberikan cermin dalam perspektif global. Dua-duanya penting, tetapi kebijakan harus tetap berpijak pada kondisi nyata masyarakat di lapangan,” jelas Politisi senior PAN jatim ini.
Lebih jauh, Suli Da’im menegaskan keberhasilan pembangunan Jawa Timur tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau penurunan persentase kemiskinan semata.
Ukuran yang lebih substantif, menurutnya, adalah ketika masyarakat semakin sejahtera, memiliki pekerjaan layak, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, memperoleh layanan kesehatan yang baik, serta memiliki kepastian sosial-ekonomi.
“Pada akhirnya, tugas pemerintah bukan sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi mengurangi kerentanan masyarakat agar mereka tidak mudah kembali miskin ketika menghadapi krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, bencana atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Di situlah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” pungkasnya.
Belum ada komentar