Refleksi 28 Tahun PAN, Suli Da’im: Politik Harus Kembali kepada Rakyat

Refleksi 28 Tahun PAN, Suli Da’im: Politik Harus Kembali kepada Rakyat
Oleh : Dr. H. Suli Da'im, S.M., S.Pd., M.M., P. Ma. Inisiator PAN Jatim – Anggota DPRD Jatim

Dua puluh delapan tahun perjalanan Partai Amanat Nasional (PAN), bagi saya, bukan sekadar perjalanan sebuah partai politik. Ia adalah perjalanan hidup, perjalanan gagasan, sekaligus perjalanan pengabdian.

Ketika PAN lahir dan mulai berkembang di berbagai daerah, saya masih berada pada fase sebagai anak muda yang memiliki idealisme, semangat perubahan, serta keyakinan bahwa politik seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Kini, setelah melalui perjalanan panjang, saya dipercaya menjadi anggota DPRD Jawa Timur untuk periode keempat. Ketika menengok kembali perjalanan tersebut, saya menyadari bahwa politik bukan jalan yang selalu lurus. Ada kemenangan dan kekalahan, harapan dan kekecewaan, masa ketika berada dalam kekuasaan, serta masa ketika harus berada di luar parlemen.

Justru dari perjalanan itulah saya memahami bahwa partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan. Partai seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara.

Bagi saya, PAN memiliki sejarah yang khas. Ia lahir dari semangat reformasi, keterbukaan, demokrasi, dan gagasan kebangsaan. Karena itu, memperingati HUT ke-28 PAN tidak cukup hanya dengan mengingat usia organisasi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: sejauh mana cita-cita awal itu tetap hidup dalam perjalanan PAN hingga hari ini?

Saya masih mengingat masa-masa awal ketika turut menjadi bagian dari ikhtiar membangun PAN di Jawa Timur. Sebagai anak muda ketika itu, saya membersamai para tokoh yang bekerja membangun fondasi partai dari bawah.

Di antara mereka ada Mahmud Suyuti, mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, H. Sugeng, dan Dr. Moh. Sulthon Amien, dua pengusaha yang memiliki kedekatan dengan Prof. Dr. H. Amien Rais, salah satu tokoh penting dalam sejarah kelahiran PAN.

Saya juga menyaksikan bagaimana kerja-kerja awal tersebut berkembang melalui KPPW yang dijalankan Mahmud Suyuti dan H. Sugeng. Dari proses itu kemudian terbentuk kepengurusan DPW PAN Jawa Timur dengan KH. Abdurrachim Nur, M.A. sebagai Ketua, Drs. H. Wahyudi Indrajaya sebagai Sekretaris, dan Masfuk, S.H. sebagai Bendahara.

Bagi saya, fase tersebut adalah sekolah politik yang sesungguhnya.

Tidak ada kemewahan politik seperti yang mungkin terlihat hari ini. Yang ada adalah pertemuan dari rumah ke rumah, membangun jaringan, meyakinkan masyarakat, memperkenalkan gagasan, dan merawat kepercayaan.

Dalam teori kelembagaan partai politik, Angelo Panebianco menjelaskan bahwa partai yang mampu bertahan tidak hanya ditentukan oleh kemenangan elektoral, tetapi juga oleh proses institusionalisasi. Bagaimana organisasi membangun identitas, struktur, loyalitas, aturan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan politik menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Dalam konteks PAN, perjalanan selama 28 tahun dapat dibaca sebagai proses transformasi dari gerakan politik reformasi menuju institusi politik yang semakin matang.

Data Pemilu 2024 menunjukkan PAN masih memiliki daya hidup politik yang kuat. PAN memperoleh 10.984.003 suara atau 7,24 persen suara nasional dan meraih 48 kursi DPR RI. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 44 kursi yang diperoleh pada Pemilu 2019.

PAN juga memperoleh lima kursi DPR RI dari Jawa Timur.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik jutaan suara terdapat masyarakat yang memberikan mandat. Di balik kursi-kursi parlemen terdapat tanggung jawab politik. Sementara di berbagai daerah, kader PAN berhadapan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Data pemetaan kursi PAN hasil Pemilu 2024 yang saya gunakan menunjukkan persebaran representasi di tiga tingkat parlemen. Bersama 48 kursi DPR RI, 164 kursi DPRD provinsi, 1.176 kursi DPRD kabupaten, dan 275 kursi DPRD kota, terdapat sekitar 1.663 kursi legislatif yang menjadi ruang pengabdian kader PAN.

Data tersebut menggambarkan satu hal penting: PAN tidak hanya berbicara dari Jakarta. PAN memiliki jaringan representasi yang berhadapan langsung dengan rakyat di daerah.

Di sinilah makna representasi politik menjadi penting.

Hanna Pitkin menjelaskan bahwa representasi bukan sekadar hadir atas nama rakyat, melainkan bagaimana seorang wakil bertindak untuk kepentingan mereka yang diwakilinya.

Artinya, kursi parlemen bukan fasilitas kekuasaan, melainkan mandat.

Saya merasakan sendiri makna mandat tersebut setelah dipercaya menjadi anggota DPRD Jawa Timur untuk periode keempat. Semakin lama seseorang berada di parlemen, seharusnya semakin dalam pula pemahamannya bahwa jabatan politik memiliki batas waktu, sedangkan kebutuhan rakyat tidak pernah berhenti.

Promo Perumahan Grand Eastern

Karena itu, slogan “Bantu Rakyat” bagi saya bukan sekadar jargon politik. Ia harus diterjemahkan menjadi keberpihakan konkret terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kesempatan kerja, perlindungan kelompok rentan, pembangunan daerah, serta upaya memastikan APBD benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Perjalanan PAN juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan komunikasi politik kebangsaan yang dibangun Ketua Umum Zulkifli Hasan.

Salah satu perkembangan yang saya lihat adalah kemampuan PAN membangun komunikasi politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kabinet Merah Putih, sembilan kader atau pengurus PAN disebut berada dalam lingkar pemerintahan, yaitu Zulkifli Hasan, Sakti Wahyu Trenggono, Hanif Faisol Nurofiq, Dudy Purwagandhi, Budi Santoso, Yandri Susanto, Viva Yoga Mauladi, Bima Arya, dan Zita Anjani.

Komposisinya mencakup menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus presiden.

Saya melihat kondisi tersebut sebagai bentuk komunikasi politik yang menempatkan kepentingan kebangsaan di atas sekat-sekat kontestasi. Setelah pemilu selesai, demokrasi membutuhkan kemampuan untuk membangun kerja sama pemerintahan.

Partai politik tidak boleh terus-menerus hidup dalam logika menang dan kalah. Demokrasi harus bergerak menuju semangat bekerja dan melayani.

Dalam perspektif komunikasi politik, kemampuan membangun jembatan antarkekuatan politik merupakan modal penting untuk memastikan gagasan partai dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Namun, di sinilah tantangan PAN ke depan. Masuk ke dalam pemerintahan tidak boleh membuat daya kritis terhadap kebijakan publik melemah.

Kekuasaan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat, bukan tujuan akhir.

Saya percaya, kader terbaik yang dipercaya masuk ke pemerintahan harus membuktikan bahwa PAN mampu mengubah mandat politik menjadi kinerja pemerintahan. Sebaliknya, kader PAN di parlemen harus tetap menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara kritis serta konstruktif.

Robert D. Putnam mengingatkan pentingnya modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma yang memungkinkan masyarakat bekerja sama.

Bagi PAN, modal sosial itu dibangun selama puluhan tahun melalui hubungan antara kader dan masyarakat.

Jangan sampai modal sosial tersebut hilang hanya karena politik berubah menjadi terlalu elitis.

HUT ke-28 PAN menjadi momentum refleksi bagi saya secara pribadi. Dulu, saya adalah anak muda yang ikut membangun sebuah partai dengan idealisme. Hari ini, saya menjadi anggota DPRD untuk periode keempat.

Waktu telah mengubah banyak hal. Namun, ada satu keyakinan yang seharusnya tidak berubah: politik harus kembali kepada rakyat.

Saya ingin generasi muda PAN memahami bahwa politik bukan jalan pintas menuju jabatan. Politik adalah jalan panjang pengabdian. Kadang melelahkan, kadang penuh kritik, bahkan kadang menghasilkan kekalahan.

Namun, selama orientasinya tetap kepada rakyat, perjalanan itu akan selalu memiliki makna.

Dua puluh delapan tahun PAN adalah perjalanan dari idealisme menuju institusionalisasi, dari gerakan menuju organisasi, dari kontestasi menuju pengabdian, serta dari politik elektoral menuju tanggung jawab kebangsaan.

Bagi saya, perjalanan itu belum selesai.

Justru setelah 28 tahun, pekerjaan yang sesungguhnya semakin besar: memastikan setiap kursi yang diperoleh PAN, baik di DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten dan kota, benar-benar menjadi tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebab pada akhirnya, sejarah sebuah partai tidak hanya ditulis oleh jumlah kursi yang diperoleh.

Sejarah partai ditulis oleh seberapa besar rakyat merasakan kehadirannya.

Dan bagi saya, itulah makna terdalam HUT ke-28 PAN: tetap menjaga idealisme anak muda, memperkuat komunikasi kebangsaan, merawat persatuan, dan menjadikan kekuasaan sebagai jalan untuk membantu rakyat.

Kirim Berita Anda

Punya kegiatan, rilis resmi, atau informasi menarik? Kirimkan berita dan foto ke redaksi ejatimnews.com.

Terbuka untuk sekolah, kampus, instansi, dan komunitas.

Kirim via Email

Belum ada komentar

Kirim Berita Anda

Punya kegiatan, rilis resmi, atau informasi menarik? Kirimkan berita dan foto ke redaksi ejatimnews.com.

Terbuka untuk sekolah, kampus, instansi, dan komunitas.

Kirim via Email