SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya tengah mengkaji skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal.
Langkah ini dipertimbangkan setelah terjadinya penurunan sejumlah sumber pendapatan daerah, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan bahwa skema KPBU-AP masih dalam tahap kajian, terutama untuk mendukung proyek infrastruktur seperti perbaikan dan overlay jalan.
“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. Semoga dengan KPBU-AP ini nanti kami akan koordinasi dengan DPRD bisa dilakukan perbaikan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak ingin menghentikan pembangunan meskipun kondisi fiskal sedang tertekan. Menurutnya, tantangan saat ini cukup berat karena terjadi penurunan signifikan pada sumber pendapatan utama daerah.
“Hari ini kita tidak boleh lagi menyerah meskipun TKD berkurang, ditambah lagi (DBH CHT) cukai rokok berkurang. Jadi anggaran kita sudah berturunnya sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp56,724 miliar, atau turun sekitar 48,3 persen.
Penurunan tersebut memaksa pemerintah kota untuk melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Sejumlah program harus dipertimbangkan ulang antara mempertahankan layanan sosial atau mempercepat pembangunan infrastruktur.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan (Program) Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay (jalan) dan lain-lain,” ungkapnya.
Meski demikian, Eri memastikan bahwa seluruh kebijakan akan dibahas bersama DPRD Surabaya sebelum diambil keputusan final. Skema KPBU-AP diharapkan menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah secara langsung.
“Nanti kita akan sampaikan ke DPRD. InsyaAllah dengan salah satu solusinya adalah dengan KPBU-AP,” pungkasnya.
Belum ada komentar